Round-Up

Hak Interpelasi Formula E ke Anies Terganjal Boikot 7 Fraksi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 21:45 WIB
Rapat paripurna hak interpelasi Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap digas meski tidak kuorum. Rapat hanya dihadiri Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI.
Gedung DPRD DKI Jakarta (A. Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula batal hari ini. Paripurna interpelasi terganjal boikot tujuh fraksi.

Rapat paripurna interpelasi sudah diprotes sejak Senin (28/9). Tujuh fraksi di luar PDIP dan PSI menegaskan tidak akan menghadiri paripurna hari ini.

Hari rapat paripurna pun tiba. DPRD DKI menggelar paripurna Selasa (28/9/2021). Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi masuk ke ruang rapat paripurna. Hanya dua fraksi yang hadir, yakni PDIP dan PSI.

Prasetio pun mengungkap baru 27 anggota Dewan yang datang ke ruang rapat. Alhasil, paripurna diskors selama satu jam.

"Di dalam rapat paripurna ini, saya sudah melihat hanya 27 orang. Saya rasa hari ini masih belum kuorum, saya akan tunda 1 jam agar paripurna ini bisa mendapatkan kuorum. Disetujui?" tanya Prasetio kepada peserta.

"Setuju," jawab peserta.

"Skors, jam 11.30 WIB hadir lagi," sahut Prasetio.

Rapat dimulai lagi pukul 11.40 WIB. Namun anggota Dewan yang ikut paripurna tak bertambah signifikan. Tidak ada fraksi lain selain PDIP dan PSI. Prasetio menyampaikan total peserta yang hadir 31 orang dan belum kuorum.

Namun rapat paripurna itu tetap digelar. Sejumlah peserta rapat mengajukan interupsi. Salah satunya datang dari anggota DPRD F-PDIP, Agustina H (Tina Toon), yang meminta paripurna tetap diperjuangkan dan tidak diundur.

"Ketua mohon hak interpelasi ini diperjuangkan, jangan langsung ditutup maupun ditunda lagi. Karena ini hak bertanya kami sebagai perwakilan rakyat, Ketua, atas program Pemprov yang ada temuan BPK dan pemborosan. Balapan nggak bikin kenyang, Ketua, kita masih COVID, masih banjir masih terancam banyak, Ketua, sebagai warga. Banyak prioritas, mohon Ketua jangan sampai ditutup. Tolong berikan kami kesempatan menyampaikan usulan!" kata Tina Toon.

Wakil Sekretaris F-PDIP DPRD DKI Wa Ode juga meminta agar rapat dilanjutkan. Sebagai anggota badan musyawarah (bamus), Wa Ode menegaskan rapat ini dinyatakan legal karena dijadwalkan melalui rapat bamus.

"Izin, Pimpinan, saya Wa Ode Herlina anggota bamus, kemarin sudah ditentukan sesuai dengan tatib DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahu 2020. Karena itu, Pimpinan, rapur hari ini sudah sah dan legal untuk dilanjutkan dengan agenda pemaparan usulan kami tentang hak interpelasi," tegas Wa Ode.

Sementara itu, Ketua F-PSI Idris Ahmad menegaskan usulan interpelasi sudah diajukan sejak sebulan lalu. Dia juga menyindir fraksi penolak interpelasi yang memilih melakukan pertemuan di luar DPRD DKI.

"Kita sebagai wakil rakyat harusnya sampaikan kegundahan, kegelisahan masyarakat agar kami bisa jelaskan sejelas-jelasnya," ujarnya.

"Apa yang dilakukan (kami) bukan parlemen tempat makan, tapi parlemen sesungguhnya. Kesimpulan kami yang hadir di sini orang-orang yang menghormati marwah DPRD untuk menyampaikan suara rakyat," sambungnya.

Akhirnya, Prasetio pun memutuskan melanjutkan rapat paripurna dengan agenda penyampaikan pendapat dari pengusul hak interpelasi Formula E.

"Jadi bisa saya teruskan ya. Kepada pengusul hak interpelasi menyampaikan usulan hak interpelasi," ucap Prasetio.

Untuk diketahui, sidang paripurna terkait interpelasi wajib dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Dalam Tata Tertib DPRD DKI Jakarta Pasal 13 ayat 5 dan 6. Sidang paripurna bisa memutuskan jika setengah anggota DPRD hadir.

(5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.

(6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD dan putuan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD yang hadir.

Karena tak kunjung kuorum, Ketua DPRD DKI memutuskan untuk menunda paripurna interpelasi Anies. Prasetio memutuskan menutup rapat usai mendengarkan pandangan fraksi pengusul interpelasi Formula E, yakni PDIP dan PSI.

"Sebelum kami putuskan, kami akhiri (karena) di dalam forum ini juga tidak kuorum 50+1," kata Prasetio.

Rapat pun berakhir dengan tidak adanya pengambilan keputusan. Prasetio menunda rapat paripurna sampai Badan Musyawarah menjadwalkan kembali rapur interpelasi Formula E.

"Jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami skors. Saya ralat, bukan diskors, tapi ditunda," ujarnya.

Prasetio kemudian berbicara soal paripurna yang akhirnya ditunda. Dia menyebut penundaan itu sebagai contoh untuk fraksi penolak interpelasi yang melakukan boikot.

"Kita menunda, kita memberi contoh kepada teman teman 7 fraksi yang lain kita coba saling menghargai. Ada yang terima dan tandatangan (maupun) tidak terima (ditunda). Tapi tempat, medianya, adalah DPRD bukan tempat medianya di restoran," ujarnya.

Prasetio menganggap semestinya perbedaan pendapat antarfraksi disampaikan melalui forum resmi. Dia berharap 7 fraksi bisa memenuhi undangan rapat interpelasi Formula E di waktu berikutnya.

"Di sinilah tempatnya, ayo kita diskusi, ayo kita berdebat. Jangan kita bermain di luar. Ada waktunya, ada jadwalnya, semua harus hadir, kan semua terjadwal," jelasnya.

"Mudah-mudahan teman-teman yang masih belum sependapat bisa sependapat. Apa sih takutnya interpelasi? Kenapa sih? Hanya bertanya kok, kan temuan BPK yang kita teruskan sebagai hak anggota Dewan," sambungnya.

Tujuh fraksi di luar PDIP dan PSI kemudian melaporkan Prasetio Edi Marsudi ke Badan Kehormatan DPRD. Mereka menyetorkan sejumlah bukti ke BK.

"Yang dilaporkan Ketua. Ketua DPRD. (Yang dibawa) surat undangan itu, yang dibikin setelah (Bamus) surat undangan Bamus yang agendanya hanya tujuh. Surat undangan hari ini yang tanpa paraf juga," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di ruangan BK DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Bukti yang dibawa mulai daftar hadir anggota DPRD saat paripurna hingga surat undangan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang tak mencantumkan pembahasan interpelasi Formula E. Taufik menyebut ada surat undangan baru yang menjadwalkan rapat Bamus interpelasi.

Namun surat itu dikeluarkan setelah rapat dan tidak ditandatangani empat Wakil Ketua DRPD DKI. Surat itu menjadi alat bukti yang dikirimkan ke BK.

"Itu surat keluar setelah acara Bamus selesai, jadi diusulkan," sebut Taufik.

Ketua F-Golkar DPRD DKI Basri Baco menegaskan pihaknya menduga adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Prasetio. Hal itu yang menjadi dasar aduan tujuh fraksi ke BK.

"Kami menduga ada pelanggaran administrasi terkait undangan Bamus dan pelaksanaan paripurna yang tadi digelar sehingga, secara ketentuan, maka BK-lah tempat kita untuk menyampaikan," imbuhnya.

Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari tujuh fraksi. Selanjutnya, laporan akan dipelajari bersama seluruh anggota BK.

"Kami akan baca laporannya dulu, nanti kami rapatkan dengan seluruh anggota BK. Hasilnya kayak apa, nanti yang menentukan kesimpulannya dari sembilan anggota itu," jelasnya.

(idn/idn)