Round-Up

Hak Interpelasi Formula E ke Anies Terganjal Boikot 7 Fraksi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 21:45 WIB
Rapat paripurna hak interpelasi Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap digas meski tidak kuorum. Rapat hanya dihadiri Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI.
Gedung DPRD DKI Jakarta (A. Prasetia/detikcom)

Sementara itu, Ketua F-PSI Idris Ahmad menegaskan usulan interpelasi sudah diajukan sejak sebulan lalu. Dia juga menyindir fraksi penolak interpelasi yang memilih melakukan pertemuan di luar DPRD DKI.

"Kita sebagai wakil rakyat harusnya sampaikan kegundahan, kegelisahan masyarakat agar kami bisa jelaskan sejelas-jelasnya," ujarnya.

"Apa yang dilakukan (kami) bukan parlemen tempat makan, tapi parlemen sesungguhnya. Kesimpulan kami yang hadir di sini orang-orang yang menghormati marwah DPRD untuk menyampaikan suara rakyat," sambungnya.

Akhirnya, Prasetio pun memutuskan melanjutkan rapat paripurna dengan agenda penyampaikan pendapat dari pengusul hak interpelasi Formula E.

"Jadi bisa saya teruskan ya. Kepada pengusul hak interpelasi menyampaikan usulan hak interpelasi," ucap Prasetio.

Untuk diketahui, sidang paripurna terkait interpelasi wajib dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Dalam Tata Tertib DPRD DKI Jakarta Pasal 13 ayat 5 dan 6. Sidang paripurna bisa memutuskan jika setengah anggota DPRD hadir.

(5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.

(6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD dan putuan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD yang hadir.

Karena tak kunjung kuorum, Ketua DPRD DKI memutuskan untuk menunda paripurna interpelasi Anies. Prasetio memutuskan menutup rapat usai mendengarkan pandangan fraksi pengusul interpelasi Formula E, yakni PDIP dan PSI.

"Sebelum kami putuskan, kami akhiri (karena) di dalam forum ini juga tidak kuorum 50+1," kata Prasetio.

Rapat pun berakhir dengan tidak adanya pengambilan keputusan. Prasetio menunda rapat paripurna sampai Badan Musyawarah menjadwalkan kembali rapur interpelasi Formula E.

"Jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami skors. Saya ralat, bukan diskors, tapi ditunda," ujarnya.

Prasetio kemudian berbicara soal paripurna yang akhirnya ditunda. Dia menyebut penundaan itu sebagai contoh untuk fraksi penolak interpelasi yang melakukan boikot.

"Kita menunda, kita memberi contoh kepada teman teman 7 fraksi yang lain kita coba saling menghargai. Ada yang terima dan tandatangan (maupun) tidak terima (ditunda). Tapi tempat, medianya, adalah DPRD bukan tempat medianya di restoran," ujarnya.

Prasetio menganggap semestinya perbedaan pendapat antarfraksi disampaikan melalui forum resmi. Dia berharap 7 fraksi bisa memenuhi undangan rapat interpelasi Formula E di waktu berikutnya.

"Di sinilah tempatnya, ayo kita diskusi, ayo kita berdebat. Jangan kita bermain di luar. Ada waktunya, ada jadwalnya, semua harus hadir, kan semua terjadwal," jelasnya.

"Mudah-mudahan teman-teman yang masih belum sependapat bisa sependapat. Apa sih takutnya interpelasi? Kenapa sih? Hanya bertanya kok, kan temuan BPK yang kita teruskan sebagai hak anggota Dewan," sambungnya.

Tujuh fraksi di luar PDIP dan PSI kemudian melaporkan Prasetio Edi Marsudi ke Badan Kehormatan DPRD. Mereka menyetorkan sejumlah bukti ke BK.

"Yang dilaporkan Ketua. Ketua DPRD. (Yang dibawa) surat undangan itu, yang dibikin setelah (Bamus) surat undangan Bamus yang agendanya hanya tujuh. Surat undangan hari ini yang tanpa paraf juga," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di ruangan BK DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021).