Kemendagri Tampung Masukan soal Penolakan TNI/Polri Jadi Penjabat Gubernur

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 12:04 WIB
Gedung Kementrian Dalam Negeri, Jakarta
Gedung Kemendagri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Isu penjabat gubernur diisi oleh prajurit TNI/Polri mencuat ke publik. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan belum ada pembahasan mengenai wacana tersebut.

"Sekarang itu di Kemendagri belum ada pembahasan ke arah ke sana. Jadi fokus sekarang mengikuti aturan yang ada. Saya pikir cukup ya karena kementerian dan lembaga cukup banyak, pejabat eselon I dirjen irjen, kepala badan kan banyak di kementerian/lembaga. Kalau dilihat dari Kementerian Dalam Negeri saja mungkin nggak. Lagi pula mereka juga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing," kata Kapuspen Kemendagri Benni Irwan saat dihubungi, Selasa (28/9/2021).

Untuk diketahui, tujuh gubernur berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 17 gubernur berakhir masa jabatannya pada 2023. Sedangkan jumlah kabupaten/kota yang bakal mengalami kekosongan jabatan sebanyak 247 daerah.

Benni menegaskan sumber daya ASN eselon I untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur cukup. Namun Benni mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada persiapan Pemilu 2024.

"Jadi saat ini belum ada diskusi ke arah sana, belum ada pembahasan ke arah sana. Kita sekarang fokus dulu mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 tahapan-tahapannya, waktunya," ujar Benni.

Benni lantas menjelaskan mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan gubernur. Menurut dia, penjabat gubernur diusulkan oleh Mendagri.

"Nah, untuk provinsi dalam arti kata penjabat gubernurnya itu nanti akan diusulkan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden. Yang diusulkan Menteri Dalam Negeri itu adalah penjabat pimpinan tinggi madya. Jadi ASN pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat dengan eselon I di kementerian/lembaga," ujar Benni.

Sedangkan untuk pengisian penjabat bupati/wali kota diusulkan oleh gubernur. Nantinya Mendagri yang bakal menentukan penjabat tersebut.

"Kemudian untuk penjabat bupati dan wali kota itu diusulkan dari gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Kalau tadi Mendagri kepada Presiden untuk gubernur, tapi untuk bupati/wali kota, dari gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Nah, penjabat gubernur nanti ditetapkan oleh presiden. Penjabat bupati dan wali kota nanti ditetapkan oleh Mendagri," imbuh Benni.

Benni juga menanggapi kritik publik terkait wacana pengisian jabatan gubernur oleh TNI/Polri. Benni mengatakan pihaknya mencermati semua pendapat yang disampaikan.

"Itu kan pendapat publik, pendapat ahli, dan lain-lain. Tentu kita mendengar semuanya kita memantau kita mengikuti, tapi kita belum diskusikan soal itu," tutur dia.

Selain itu, muncul wacana perpanjangan masa gubernur yang berakhir sebelum 2024. Benni juga mengatakan belum ada pembahasan soal hal tersebut.

"Sama. Kita belum diskusikan itu. Di Kementerian Dalam Negeri belum ada wacana itu karena fokusnya sekarang, yang paling mendesak penetapan waktu Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024. Kan ini belum tuntas, jadi fokusnya sekarang ke sana dulu. Tapi tentu kita mengikuti lah semuanya, pakar menyampaikan ini kita ikuti, tapi kita belum diskusi," tutur Benni.

Simak juga 'Gatot Sebut PKI Gaya Baru Sudah Menyusup ke TNI':

[Gambas:Video 20detik]



Sebelumnya, kasus anggota TNI/Polri aktif menjadi penjabat gubernur juga pernah terjadi. Terakhir, Komjen M Iriawan ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Jabar pada 2018.

Sebelum itu, Irjen Carlo Brix Tewu ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Kasus serupa juga terjadi pada 2008 saat Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo dilantik menjadi Penjabat Gubernur Sulsel.

Kritik terkait wacana penjabat gubernur diisi oleh TNI/Polri salah satunya datang dari anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Bagi Titi, pengangkatan anggota TNI/Polri menjadi penjabat gubernur tak sesuai dengan semangat reformasi.

"Memunculkan gagasan pengangkatan personel TNI dan Polri untuk mengisi posisi penjabat kepala daerah tidak sejalan dengan semangat reformasi yang mensyaratkan pengisian posisi kepala daerah oleh elemen sipil yang dipilih melalui proses pemilu. Hal itu dilatarbelakangi sejarah panjang politik Indonesia sebagai refleksi dwifungsi ABRI di masa Orde Baru yang dianggap tidak sejalan dengan semangat untuk menguatkan kinerja demokrasi Indonesia," ujar Titi saat dihubungi terpisah.

Titi mengatakan pemerintah dan DPR sudah bersikeras menyelenggarakan pilkada serentak dan Pemilu pada 2024. Karena itu, menurut Titi, potensi kegaduhan termasuk salah satunya terkait penunjukan penjabat gubernur harus diantisipasi.

"Selain itu, langkah tersebut hanya akan menciptakan kontroversi dan penolakan di masyarakat serta pada akhirnya bisa mengurangi kepercayaan publik pada kerja-kerja pemerintah dan bisa berdampak kontraproduktif terhadap upaya memulihkan situasi yang saat ini terdampak akibat pandemi COVID-19," ujar Titi.

"Publik akan menilai pemerintah mendistorsi amanat reformasi dan tidak punya semangat kuat dalam menjaga komitmen berdemokrasi karena membuka ruang kehadiran TNI Polri menjadi penjabat kepala daerah," sambung Titi.

Saat pemerintah dan DPR berkeras untuk menyelenggarakan pilkada serentak secara nasional pada 2024 dan memutuskan untuk tidak menyelenggarakan pilkada pada 2022 dan 2023, mestinya segala risiko dan konsekuensi atas pilihan desain itu sudah bisa diantisipasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan kontroversi di tengah masyarakat.

(knv/fjp)