Gubernur Maluku Ganti Sekda Jadi Plh, Alasannya Pejabat Definitif Kena COVID

Muslimin Abbas - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 18:28 WIB
Keterangan pers Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno terkait penggantian Sekda menjadi Plh. (dok. Istimewa)
Keterangan pers Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno terkait penggantian Sekda menjadi Plh. (Dok. Istimewa)
Ambon -

Gubernur Maluku Murad Ismail secara mendadak mengganti Sekretaris Daerah (Sekda) Kasrul Selang dengan pelaksana harian (Plh) Sadali. Alasanya, Kasrul Selang selaku pejabat definitif Sekda sempat terpapar COVID-19 beberapa waktu lalu.

Klarifikasi penggantian Sekda secara mendadak ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno dalam keterangannya di Ambon, Rabu (21/7/2021).

"Terkait dengan keputusan Gubernur Maluku tentang penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah Maluku yang saat ini menjadi perbincangan dan publikasi di berbagai media sosial, baik media cetak maupun elektronik, yang tentunya dapat mempengaruhi opini publik, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku merasa perlu untuk menjelaskan hal ini kepada publik," ujar Barnabas mengawali keterangan resminya.

Atas nama Pemprov Maluku, Barnabas mengatakan bahwa penggantian Sekda Maluku Kasrul Selang menjadi Plh Sekda Sadali adalah semata-mata untuk tugas yang sifatnya rutinitas.

"Keputusan tersebut dipertimbangkan untuk dilakukan karena Sekretaris Daerah dalam hal ini Pak Kasrul Selang beberapa waktu yang lalu terpapar virus COVID-19, dan pertimbangan Bapak Gubernur bahwa Pak Kasrul Selang sementara ini perlu melakukan pemulihan kesehatan secara total, dan sesuai aturan kurang dari 15 hari dapat diangkat atau ditunjuk PLH," jelas Barnabas.

Barnabas menjelaskan, keputusan Murad mengganti Sekda diambil agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan berjalan efisien dan efektif demi kelancaran pelayanan kepada publik atau masyarakat. Keputusan mengganti Sekda menjadi Plh juga berdasarkan terhadap aturan yang berlaku.

"Sebagai pejabat pembina kepegawaian (ppk), gubernur mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara," paparnya.

Selain itu, Pasal 214 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur, apabila seorang sekretaris daerah provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat atas persetujuan Mendagri.

"Kepala daerah menunjuk Plh, apabila sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 hari kerja pasal 4 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.

Lihat juga video 'KH Maruf Amin Akui Ada Segelintir Kiai Tak Percaya Corona':

[Gambas:Video 20detik]

(nvl/idh)