Anggota KPU: Pilkada DKI Tetap 2024, 2022 Diangkat Penjabat Gubernur

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 17 Sep 2021 15:44 WIB
Ilustrasi gedung KPU
Gedung KPU RI (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Anggota KPU RI Hasyim Asyari menegaskan pilkada di daerah khusus/istimewa tetap digelar pada 2024, meski daerah khusus itu memiliki UU tersendiri. Bagi gubernur yang sudah habis masa jabatannya, posisinya akan diisi penjabat gubernur hingga 2024. Daerah itu adalah Aceh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua.

"Dalam konteks per-UU-an dikenal asas lex specialis derogat legi generalis. Dalam konteks otonomi daerah, UU Pemda adalah lex generalis dan UU Daerah Istimewa/Khusus adalah lex specialis," kata Hasyim kepada wartawan, Jumat (17/9/2021).

Menurut Hasyim, pada prinsipnya dikenal 2 konsep otonomi daerah simetri dan asimetris. Indonesia menganut otonomi simetris sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemda. Meski demikian, Indonesia juga menganut otonomi asimetris untuk daerah istimewa dan daerah khusus sebagaimana amanat UUD 1945 yang diatur dalam UU DKI Jakarta, UU Daerah Istimewa Yogyakarta, UU Pemerintahan Aceh, dan UU Otonomi Khusus Papua.

"Dalam konteks Pilkada, UU Pilkada adalah lex generalis untuk mengatur pilkada di semua daerah (provinsi dan kab/kota) di Indonesia. Demikian pula UU tentang daerah istimewa/khusus adalah lex specialis untuk pilkada di daerah istimewa/khusus," tutur Hasyim.

Sistem pemilu/pilkada memiliki 4 aspek strategis, yaitu:
1. Daerah pemilihan dan alokasi kursi.
2. Mekanisme pencalonan.
3. Metode pemberian suara.
4. Formula pemilihan.

"Berdasarkan 4 aspek strategis pilkada tersebut berlaku untuk semua daerah dalam pilkada sebagaimana diatur dalam UU Pilkada," terang Hasyim.

Meski demikian, terdapat perlakuan khusus untuk daerah istimewa/khusus, yaitu:

1. Mekanisme Pencalonan

- Untuk Papua terdapat pengaturan khusus tentang syarat calon gubernur dan wakil gubernur yaitu harus orang Papua Asli atau dinyatakan sebagai orang Papua Asli oleh Majelis Rakyat Papua (MRP). Ketentuan ini hanya berlaku untuk calon gubernur dan wakil gubernur saja, dan tidak berlaku untuk calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota.

- Untuk DIY pengaturan khusus berkaitan 2 hal:
Syarat calon gubernur DIY harus Sultan HB dan calon wagub harus Pakualam. Mekanisme pencalonan melalui penetapan oleh DPRD DIY dan diusulkan ke Presiden untuk ditetapkan dan dilantik.

- Untuk Aceh pengaturan kekhususan berkaitan dengan:
Syarat calon gubernur/bupati/wali kota dan wakilnya harus fasih membaca Qur'an dan melalui tes baca Qur'an. Hanya saja pengaturannya hanya pada level Qonun Prov Aceh (Perda Prov) dan Qonun Kab/Kota (Perda Kab/Kota), bukan pada level UU.

Parpol lokal Aceh dapat mengajukan pendaftaran calon. Ketentuan tentang syarat pencalonan oleh parpol lokal Aceh mengikuti ketentuan UU Pilkada.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.