Kemendagri Tampung Masukan soal Penolakan TNI/Polri Jadi Penjabat Gubernur

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 12:04 WIB
Gedung Kementrian Dalam Negeri, Jakarta
Gedung Kemendagri (Ari Saputra/detikcom)

Sebelumnya, kasus anggota TNI/Polri aktif menjadi penjabat gubernur juga pernah terjadi. Terakhir, Komjen M Iriawan ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Jabar pada 2018.

Sebelum itu, Irjen Carlo Brix Tewu ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Kasus serupa juga terjadi pada 2008 saat Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo dilantik menjadi Penjabat Gubernur Sulsel.

Kritik terkait wacana penjabat gubernur diisi oleh TNI/Polri salah satunya datang dari anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Bagi Titi, pengangkatan anggota TNI/Polri menjadi penjabat gubernur tak sesuai dengan semangat reformasi.

"Memunculkan gagasan pengangkatan personel TNI dan Polri untuk mengisi posisi penjabat kepala daerah tidak sejalan dengan semangat reformasi yang mensyaratkan pengisian posisi kepala daerah oleh elemen sipil yang dipilih melalui proses pemilu. Hal itu dilatarbelakangi sejarah panjang politik Indonesia sebagai refleksi dwifungsi ABRI di masa Orde Baru yang dianggap tidak sejalan dengan semangat untuk menguatkan kinerja demokrasi Indonesia," ujar Titi saat dihubungi terpisah.

Titi mengatakan pemerintah dan DPR sudah bersikeras menyelenggarakan pilkada serentak dan Pemilu pada 2024. Karena itu, menurut Titi, potensi kegaduhan termasuk salah satunya terkait penunjukan penjabat gubernur harus diantisipasi.

"Selain itu, langkah tersebut hanya akan menciptakan kontroversi dan penolakan di masyarakat serta pada akhirnya bisa mengurangi kepercayaan publik pada kerja-kerja pemerintah dan bisa berdampak kontraproduktif terhadap upaya memulihkan situasi yang saat ini terdampak akibat pandemi COVID-19," ujar Titi.

"Publik akan menilai pemerintah mendistorsi amanat reformasi dan tidak punya semangat kuat dalam menjaga komitmen berdemokrasi karena membuka ruang kehadiran TNI Polri menjadi penjabat kepala daerah," sambung Titi.

Saat pemerintah dan DPR berkeras untuk menyelenggarakan pilkada serentak secara nasional pada 2024 dan memutuskan untuk tidak menyelenggarakan pilkada pada 2022 dan 2023, mestinya segala risiko dan konsekuensi atas pilihan desain itu sudah bisa diantisipasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan kontroversi di tengah masyarakat.


(knv/fjp)