Round-Up

Tudingan Paripurna Ilegal Selimuti Interpelasi Anies Soal Formula E di DPRD DKI

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 07:24 WIB
Siapa Influencer Ngaku-ngaku Vaksin Ketiga di DPRD DKI?
Gedung DPRD DKI (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom)

Sama halnya Fraksi Golkar DKI. Ketua Fraksi Golkar DKI Basri Baco memastikan akan memberi sanksi bagi anggotanya jika menghadiri rapat paripurna (rapur) interpelasi Formula E.

"Yang pasti kan karena cara sudah ilegal, maka paripurnanya ilegal, kalau paripurna ilegal ya buat apa kita hadir. Saya tidak akan biarkan salah satu anggota fraksi hadir, kalau ada yang hadir akan kita sanksi," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco saat dihubungi, Senin (27/9/2021).

Basri menuding pembahasan interpelasi dalam rapat badan musyawarah (bamus) hari ini sebagai agenda siluman. Sebab, sejak awal tak ada agenda bamus yang membahas interpelasi Formula E sehingga dianggap melanggar ketentuan yang berlaku.

"Tidak boleh kita membiasakan diri melangkahi atau mengkhianati atau keluar dari ketentuan resmi. Ini berbahaya, kalau ada agenda siluman disusupkan di ujung untuk kepentingan orang-orang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Anggota Komisi E itu menilai rapat bamus hari ini merupakan tindakan melawan hukum. Untuk itu, Dia meminta agar Badan Kehormatan DPRD menjatuhkan sanksi tegas terhadap oknum yang menyisipkan agenda interpelasi di tengah-tengah bamus.

"Pelakunya juga harus diberikan sanksi administrasi dan sanksi lainnya yang harus berlaku di DPRD DKI. Kita tidak boleh mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kita bisa seenaknya merubah agenda rapat sesuai kepentingan kita pribadi dan melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

7 Fraksi Tolak Hadir Rapur Interpelasi Formula E

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari F-Gerindra M Taufik menyatakan tujuh fraksi menolak menghadiri rapat paripurna interpelasi Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E. Taufik menyebut paripurna yang dijadwalkan besok disahkan dengan cara ilegal.

Taufik menyatakan hal itu dalam jumpa pers perwakilan 7 fraksi DPRD DKI di luar Fraksi PDIP dan PSI. Pertemuan itu digelar setelah Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menjadwalkan paripurna interpelasi Formula E.

Konferensi Pers 7 Fraksi DPRD DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021).Konferensi Pers 7 Fraksi DPRD DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021). Foto: Tiara/detikcom

Dalam pertemuan tersebut, semua Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta serta perwakilan 7 partai, yaitu PKS, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, NasDem, PPP-PKB, dan Golkar, bulat menyatakan rapur interpelasi yang dijadwalkan ilegal.

"Tujuh fraksi dan empat Wakil Ketua DPRD DKI menyatakan rapat paripurna yang digelar hari ini tidak layak dihadiri, baik eksekutif maupun anggota DPRD DKI," kata Taufik dalam Konferensi Pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021).

"Kami menyampaikan rapat tadi yang menetapkan rapat paripurna interpelasi itu ilegal. Maka, karena rapatnya ilegal, maka hasil produksinya menjadi ilegal juga," sambungnya.

Taufik menegaskan tindakan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi melanggar Pasal 80 Ayat 3 Tata Tertib (tatib) DPRD DKI. Ketentuan itu menyebutkan setiap surat undangan rapat yang dikeluarkan wajib diteken Ketua DPRD DKI Jakarta dan setidaknya mendapat paraf dua Wakil Ketua.

"Ini kan namanya bentuk pelanggaran tatib sendiri. Masa tatib yang disahkan dan Pras yang mengetuk palunya, dia sendiri yang melanggar," tegasnya.

Ketua Fraksi PKS Achmad Yani menjelaskan, awalnya rapat bamus hari ini hanya mengagendakan tujuh poin kesepakatan di luar interpelasi Formula E. Namun tiba-tiba penjadwalan interpelasi Formula E diselipkan di tengah-tengah interpelasi Formula E.

"Kita memahami bahwa telah terjadi pelanggaran tatib. Dengan terjadinya pelanggaran tatib ini otomatis paripurna untuk hak interpelasi ini saya kira tidak sah. Ini pembelajaran bagi ketua barangkali ya agar melihat lagi tatib DPRD. Jangan sampai dilakukan pelanggaran," ujar Yani.

Simak selengkapnya di halaman berikut