Tuding Ilegal, 7 Fraksi DPRD DKI Tolak Hadiri Paripurna Interpelasi Anies

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 27 Sep 2021 17:13 WIB
Konferensi Pers 7 Fraksi DPRD DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021).
Konferensi Pers 7 Fraksi DPRD DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021). (Tiara/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari F-Gerindra M Taufik menyatakan tujuh fraksi menolak menghadiri rapat paripurna interpelasi Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E. Taufik menyebut paripurna yang dijadwalkan besok disahkan dengan cara ilegal.

Taufik menyatakan hal itu dalam jumpa pers perwakilan 7 fraksi DPRD DKI di luar Fraksi PDIP dan PSI. Pertemuan itu digelar setelah Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menjadwalkan paripurna interpelasi Formula E.

Dalam pertemuan tersebut, semua Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta serta perwakilan 7 partai, yaitu PKS, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, NasDem, PPP-PKB, dan Golkar, bulat menyatakan rapur interpelasi yang dijadwalkan ilegal.

"Tujuh fraksi dan empat Wakil Ketua DPRD DKI menyatakan rapat paripurna yang digelar hari ini tidak layak dihadiri, baik eksekutif maupun anggota DPRD DKI," kata Taufik dalam Konferensi Pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021).

"Kami menyampaikan rapat tadi yang menetapkan rapat paripurna interpelasi itu ilegal. Maka, karena rapatnya ilegal, maka hasil produksinya menjadi ilegal juga," sambungnya.

Taufik menegaskan tindakan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi melanggar Pasal 80 Ayat 3 Tata Tertib (tatib) DPRD DKI. Ketentuan itu menyebutkan setiap surat undangan rapat yang dikeluarkan wajib diteken Ketua DPRD DKI Jakarta dan setidaknya mendapat paraf dua Wakil Ketua.

"Ini kan namanya bentuk pelanggaran tatib sendiri. Masa tatib yang disahkan dan Pras yang mengetuk palunya, dia sendiri yang melanggar," tegasnya.

Ketua Fraksi PKS Achmad Yani menjelaskan, awalnya rapat bamus hari ini hanya mengagendakan tujuh poin kesepakatan di luar interpelasi Formula E. Namun tiba-tiba penjadwalan interpelasi Formula E diselipkan di tengah-tengah interpelasi Formula E.

"Kita memahami bahwa telah terjadi pelanggaran tatib. Dengan terjadinya pelanggaran tatib ini otomatis paripurna untuk hak interpelasi ini saya kira tidak sah. Ini pembelajaran bagi ketua barangkali ya agar melihat lagi tatib DPRD. Jangan sampai dilakukan pelanggaran," ujar Yani.

Sebagaimana diketahui, DPRD DKI Jakarta telah mengagendakan rapat paripurna (rapur) interpelasi Formula E. Rapur akan digelar besok.

"(Tanggal) 28 besok paripurna, jam 10.00 WIB," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021).

Prasetio menilai keputusan ini dibuat setelah DPRD melaksanakan rapat penentuan rencana kerja mendatang. Saat itu, dua fraksi yang mengajukan interpelasi, PDIP dan PSI, mendesak pimpinan DPRD segera menjadwalkan rapur interpelasi.

Polemik ini bermula dari 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PDIP dan F-PSI mengajukan hak interpelasi Formula E. Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyampaikan nantinya surat ini akan ditindaklanjuti dalam rapat paripurna.

Agar interpelasi dapat terwujud, rapat paripurna harus dihadiri 54 anggota dewan.

"Kita abis ini bamus. Setelah bamus kita ada paripurna. Kita butuh sekitar 54 suara anggota dewan, kita berharap teman-teman yang mungkin mau maju sebagai individu masing-masing bisa hadir di dalam forum paripurna itu," kata Ima saat dimintai konfirmasi, Jumat (27/8).

Namun usulan hak interpelasi ditolak oleh tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta selain PDIP dan PSI. Penolakan dari tujuh fraksi ini diketahui setelah adanya pertemuan antara Anies bersama ke-7 fraksi DPRD DKI. Foto pertemuan Anies dengan tujuh fraksi DPRD DKI itu beredar di media sosial.

Simak juga 'Penjelasan Wagub soal Beredarnya Surat Anies Wajib Lunasi Fee Formula E':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/idn)