Kongres Wanita Indonesia (Kowani) prihatin dengan kasus master of ceremony (MC) di Bali bernama Putu Dessy Fridayanthi alias Ecy yang menyampaikan keluhan di media sosial Instagram soal diskriminasi bernuansa gender yang dialaminya. Kowani prihatin karena kasus tersebut dibela oleh partai politik (parpol).
"Pernyataan pers politisi dengan menggunakan simbol partai politik terhadap kasus tersebut dalam pandangan Kowani merupakan arogansi," kata Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo, dalam keterangan tertulis yang dikutip detikcom, Selasa (28/9/2021).
Giwo menyoroti politikus yang menyatakan kasus yang dialami Ecy adalah hoax. Pihaknya pun sangat menyangkan pernyataan tersebut karena Kowani menerima pengaduan langsung yang disampaikan oleh korban.
"Artinya kasus Ecy bukanlah hoax, ada korban dan banyak orang yang menyaksikan kejadian di mana korban dalam detik-detik terakhir persiapan kegiatan penyambutan Menteri didampingi Gubernur Bali tidak diperkenankan untuk menjalankan tugasnya di lokasi acara. Korban menjalankan tugasnya di ruangan tertutup yang berjauhan dengan lokasi acara," terang Giwo.
Ecy sendiri tidak kaget jika terjadi pembatalan oleh pihak protokol Gubernur satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Sebab hal tersebut sudah ia alami sejak 2018 sampai kejadian pada 10 September 2021 lalu.
"Penyikapan kasus Ecy oleh politisi dengan menggunakan simbol partai politik dalam pandangan Kowani akan membawa preseden buruk bagi kasus serupa, di mana perempuan menjadi korban diskriminasi yang dilakukan di tempat kerja akan mendapat ancaman berhadapan dengan kekuatan atau pihak-pihak di balik orang-orang yang yang berkuasa," jelasnya.
"Apalagi dalam konferensi pers dengan simbol partai politik tersebut juga mengancam melaporkan korban atau pihak-pihak yang protes ke ranah hukum. Dalam pandangan Kowani, hal tersebut akan berdampak pada psikologi korban dan perempuan lain yang mendapat perlakuan sama untuk takut melaporkan kasus karena ancaman kriminalisasi," imbuhnya. Kowani tidak menyebut partai apa yang membela perlakuan terhadap MC itu dan partai apa yang mengancam MC itu.
Selanjutnya soal undang-undang yang melarang diskriminasi semacam ini:
Simak juga 'Jokowi Bicara Kekhawatiran Marginalisasi Perempuan di Afghanistan':
