.webp)
KPK melakukan penggeledahan di kantor DPRD Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel). Penggeledahan itu dibenarkan oleh Sekretaris Dewan DPRD Muara Enim.
"Benar ada tim penyidik sekitar 10 orang dari KPK melakukan penggeledahan terkait kasus fee proyek Dinas PUPR Muara Enim," kata Sekwan DPRD Muara Enim, Lido Septontoni, saat dimintai konfirmasi, Senin (27/9/2021).
Penggeledahan disebut dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, Senin (27/9/2021). Lido mengatakan tim dari KPK menggeledah enam ruangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada enam ruangan yang digeledah, yakni ruangan komisi 1 sampai komisi 4, ruang banggar dan ruang banmus," ucapnya.
Lido tak menjelaskan apa saja yang dibawa tim KPK dari penggeledahan tersebut. Dia meminta hal itu ditanyakan ke KPK.
"Hasil penggeledahan nanti lihat dari perkembangan sesuai KPK," jelasnya.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan setidaknya enam orang sebagai tersangka kasus korupsi di Muara Enim.
Perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 3 September 2018. Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah menjadi tersangka terbaru dalam kasus suap proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019.
Adapun lima tersangka lainnya adalah Bupati Muara Enim periode 2018-2019 Ahmad Yani, eks Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muhtar, Robi Okta Fahlefi selaku swasta, eks Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB, serta eks Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi.
"Perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/2).
