KPK Eksekusi Eks Bupati Muara Enim Terpidana Kasus Suap ke Rutan Palembang

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 18 Feb 2021 15:26 WIB
Bupati nonaktif Muara Enim, Ahmad Yani, diperiksa KPK. Ia diperiksa terkait kasus suap pekerjaan proyek di Dinas PUPR di Kabupaten Muara Enim.
Eks Bupati Muara Enim, Ahmad Yani (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK mengeksekusi mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, ke Rumah Tahanan (Rutan) Negara Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Terpidana kasus suap proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim ini akan menjalani pidana penjara 7 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.

"Jaksa Eksekusi KPK Rusdi Amin dan Andry Prihandono telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 256K/Pid.Sus/2021 tanggal 26 Januari 2021 Jo Putusan PN Tipikor pada PT Palembang Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT Plg tanggal 13 Juli 2020 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg tanggal 5 Mei 2020 atas nama terpidana Ahmad Yani dengan cara memasukkannya ke Rumah Tahanan Negara Palembang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (18/2/2021).

Ahmad Yani dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut terkait penerimaan suap pada proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Dia juga dibebani untuk membayar pidana denda sejumlah Rp 200 juta.

"Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ucap Ali.

Ahmad Yani juga mendapat pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 2,1 miliar. Apabila tidak membayar paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dan dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun," katanya.

Perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 3 September 2018 dan telah menetapkan 6 orang tersangka. Bupati Muara Enim Juarsah menjadi tersangka baru kasus suap proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019. Terhadap Juarsah, KPK langsung menahannya.

Sedangkan lima tersangka lainnya adalah Bupati Muara Enim periode 2018-2019 Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muhtar, Robi Okta Fahlefi selaku swasta, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB, dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi.

"Perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/2).

(fas/dkp)