7 Fraksi Tolak Interpelasi Anies Akan Laporkan Ketua DPRD ke Badan Kehormatan

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 27 Sep 2021 18:14 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Ilman/detikcom)
Jakarta -

Tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta menolak menghadiri rapat paripurna interpelasi Formula E yang digelar besok. Bahkan ketujuh fraksi berencana melaporkan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD.

Wakil Ketua DPRD DKI dari F-PD, Misan Samsuri, menegaskan Prasetio melanggar tata tertib Dewan dengan menyisipkan agenda paripurna interpelasi di tengah-tengah rapat bamus.

"Apa yang dilakukan ketua itu, dia melanggar aturan yang dia buat sendiri. Bersama teman-teman, pelanggaran ini akan dibawa ke badan kehormatan (BK)," kata Misan saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021).

Misan menegaskan pembahasan jadwal rapur interpelasi harus diketahui setidaknya oleh dua Wakil Ketua DPRD DKI, bukan diselundupkan ke dalam agenda rapat bamus lainnya. Menurut Misan, hal itu membuat agenda rapur besok ilegal.

"Biar masyarakat ini tahu bahwa ada hal yang tidak baik yang dilakukan oleh DPRD. Harus ada paraf wakil-wakil ketua, tapi nggak dilakukan," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD F-Gerindra, M Taufik, menyatakan pihaknya akan melaporkan Prasetio besok. Dalam bamus hari ini, Taufik menyebut hanya dua fraksi yang menyetujui agenda rapur interpelasi.

"Besok kita lapor. Yang memasukkan (di bamus) interpelasi itu yang kita bilang ilegal. Fraksi cuma 2, ini kan langsung diketok oleh ketua," ujarnya.

"Saya kira nggak boleh dilanggar tatib itu. Orang tatib disahkan oleh ketua oleh kita semua anggota Dewan masa dilanggar," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta telah menjadwalkan rapat paripurna (rapur) interpelasi Formula E. Rapur akan digelar besok.

"(Tanggal) 28 besok paripurna, jam 10.00 WIB," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/9).

Prasetio menilai keputusan ini dibuat setelah DPRD melaksanakan rapat penentuan rencana kerja mendatang. Saat itu, dua fraksi yang mengajukan interpelasi, PDIP dan PSI, mendesak pimpinan DPRD segera menjadwalkan rapur interpelasi.

Polemik ini bermula dari 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PDIP dan F-PSI mengajukan hak interpelasi Formula E. Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyampaikan nantinya surat ini akan ditindaklanjuti dalam rapat paripurna.

Agar interpelasi dapat terwujud, rapat paripurna harus dihadiri 54 anggota Dewan.

"Kita abis ini bamus. Setelah bamus kita ada paripurna. Kita butuh sekitar 54 suara anggota dewan, kita berharap teman-teman yang mungkin mau maju sebagai individu masing-masing bisa hadir di dalam forum paripurna itu," kata Ima saat dimintai konfirmasi, Jumat (27/8).

Namun usulan hak interpelasi ditolak oleh tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta selain PDIP dan PSI. Penolakan dari tujuh fraksi ini diketahui setelah adanya pertemuan antara Anies bersama ke-7 fraksi DPRD DKI. Foto pertemuan Anies dengan tujuh fraksi DPRD DKI itu beredar di media sosial.

(idn/idn)