Paripurna DPRD soal Interpelasi Anies Besok, PKS Merasa Ditelikung

Tiara Aliya - detikNews
Senin, 27 Sep 2021 14:22 WIB
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi
Abdurrahman Suhaimi (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mempermasalahkan penetapan jadwal rapat paripurna terkait keputusan persetujuan interpelasi Formula E. Fraksi PKS menilai dalam agenda bamus hari ini tak ada jadwal pembahasan jadwal rapat paripurna terkait interpelasi Formula E.

"Itu kan di bamus ya. Bamus itu tidak ada agenda itu. Jadi tidak ada agenda, kan surat undangan di badan musyawarah selalu pimpinan sebagai wakil kolektif kolegial itu kan selalu paraf, ketika kita paraf kita melihat agendanya, itu nggak ada agenda interpelasi di bamusnya itu," kata Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi, Senin (27/9/2021).

Suhaimi, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI F-PKS, menganggap keputusan itu tak sesuai prosedur yang berlaku. Sebab, penjadwalan interpelasi bersifat hanya disisipkan dalam rapat. PKS pun merasa ditelikung.

"Artinya proseduralnya harus diikuti, prosedur di bamus itu. Kalau nggak semua orang bisa memasukkan agenda sendiri dong. Apa artinya paraf, apa artinya agenda. Kan begitu," jelasnya.

"Kalau gitu caranya, menurut saya itu menelikung. Karena tidak ada agenda di bamus sebelumnya di dalam surat beredar itu," sambungnya.

Suhaimi menyampaikan semestinya pembahasan interpelasi Formula E dijadwalkan di agenda lain, bukan disisipkan dalam agenda rapat hari ini.

"Apa salahnya kita bikin undangan baru lalu diedarkan dulu, di situ kita temukan sikap politiknya. Jangan yang sudah kita tandatangani dengan agenda yang sudah kita tuang kemudian dimasukkan ke situ," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta telah menjadwalkan rapat paripurna (rapur) yang akan membahas kepastian interpelasi Formula E. Rapur akan digelar besok.

"(Tanggal) 28 besok paripurna, jam 10.00 WIB," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021).

Prasetio menilai keputusan ini dibuat usai DPRD melaksanakan rapat penentuan rencana kerja mendatang. Saat itu, dua fraksi yang mengajukan interpelasi, PDIP dan PSI, mendesak pimpinan DPRD segera menjadwalkan rapur interpelasi.

Lihat juga video 'PKS Balas PSI soal Anies Pembohong: Warga Tahu DKI Punya Gubernur Keren':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/knv)