Saat 3 Saksi Pemerintah di MK Dicecar soal Asal-usul RUU Cipta Kerja

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 26 Sep 2021 12:33 WIB
Saldi Isra
Saldi Isra (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Tiga saksi dari pemerintah dicecar oleh para hakim konstitusi di sidang judicial review UU Cipta Kerja pekan ini. Mereka mengakui bila mereka tidak pernah membaca draf RUU Cipta Kerja hingga beredar UU Cipta Kerja setelah disahkan.

Ketiga saksi itu adalah staf ahli Kementerian Hukum dan HAM Nasrudin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rodiyah dan Djoko Pudjirahardjo.

"Saya juga terlibat langsung dalam serangkaian pembahasan dengan kementerian/lembaga dan asosiasi pemerintah daerah, akademisi, asosiasi buruh, dan asosiasi pelaku usaha. Jadi, dari segi konsultasi publik penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga telah melibatkan partisipasi dari masyarakat untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011," kata Nasrulah sebagaimana tertuang dalam risalah sidang MK yang dikutip detikcom, Minggu (26/9/2021).

Adapun Rodiyah menyatakan potensi tinggi yang muncul dengan banyaknya pengajuan judicial review. Jadi, pada waktu FGD, peserta rapat sudah mendeteksi kemungkinan adanya judicial review, sehingga butuh persiapan untuk mengantisipasi hal tersebut karena perlu dilakukan komunikasi publik dengan metode yang tepat dan mudah agar maksud dari pemerintah dapat tersampaikan dan diterima publik secara umum.

"Prinsip FGD yang dilakukan ini adalah bentuk sosialisasi dan penjaringan masukan dari akademisi terhadap penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan metode omnibus law," kata Rodiyah.

Adapun saksi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (BPHN Kemenkumham) Djoko Pudjihardjo mengakui dirinya terlibat berbagai proses dalam penyusunan RUU tersebut. Djoko membeberkan sosialisasi RUU dilakukan di berbagai kota di Indonesia.

Namun para hakim konstitusi tidak percaya begitu saja dengan uraian saksi dari pemerintah itu. Para hakim MK dalam kesempatan tanya jawab mencecar proses sosialisasi tersebut. Salah satunya hakim konstitusi Wahiduddin Adams yang mencecar Djoko soal 79 UU yang direvisi di UU Cipta Kerja. Apakah peserta sosialisasi diberi materi 79 UU tersebut.

"Pertama, itu berapa lama penyusunannya? Berapa lama itu artinya durasinya, bukan dari tanggal sekian ke sekian, itu belum tergambar berapa kali dibahas sehingga saya menanyakan berapa lama. Berapa kali dibahas? Kedua, ketika proses penyelarasan antara naskah akademik dan RUU-nya itu berapa lama berapa kali juga dibahas? Ini biasanya agak krusial kan antara penyelarasan ini, terlebih lagi ini kan nanti kita ketahui ini 79 undang-undang misalnya," ujar Wahiduddin.

Wahiduddin, yang pernah menjadi Dirjen Perundang-undangan, mengerucutkan pertanyaan soal 79 UU yang direvisi. Apakah seluruh sektor pemerintah yang terkait 79 itu pernah diajak duduk bersama.

"Unsur-unsur kementerian/lembaga, pakar dari mana saja di tim naskah akademik itu? Karena ini kan 79 undang-undang, ya, meskipun ya kalau diklaster mungkin dari kementeriannya ini, tapi kementerian kita juga lebih dari 30 kan hampir terlibat semua substansinya, ya," kata Wahiduddin lagi.

Simak juga 'Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara Terkait Kasus Berita Bohong':

[Gambas:Video 20detik]