Suara Mahasiswa

Nur Eko Suhardana Minta Hukum Ditaati di Polemik TWK KPK

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 25 Sep 2021 12:32 WIB
Koordinator Presidium Nasional BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Koorpresnas BEM PTMI) Nur Eko Suhardana
Koordinator Presidium Nasional BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Koorpresnas BEM PTMI) Nur Eko Suhardana (dok. istimewa)
Jakarta -

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi massa terkait polemik pemberhentian 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang terpusat di DKI Jakarta. Namun sikap berbeda disampaikan eks Koordinator Presidium Nasional BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTMI), Eko Suhardana.

"Tafsir hukum pakar yang menilai SK Pimpinan KPK melanggar UU ASN adalah jelas keliru dan ceroboh," kata Eko Suhardana kepada wartawan, Sabtu (25/9/2021).

Pernyataan Eko menanggapi kritik sejumlah aktivis atau pakar hukum kepada Ketua KPK Firli Bahuri soal penonaktifan 56 pegawai KPK.

Eko berpendapat pihak yang merasa dirugikan dengan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil TWK Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menempuh jalur hukum jika ingin mencari keadilan.

Menurut dia, pegawai KPK yang tidak lolos ASN, semisal mantan pimpinan dan penyidik KPK, masih mempunyai kesempatan berkarya di luar lembaga antirasuah. Contoh ada mantan pegawai KPK yang menduduki jabatan eselon I di kementerian tertentu.

Eko memandang polemik TWK di media sosial belakangan ini semakin ramai. Eko memilih mendukung langkah Firli Bahuri meski dikritik karena persoalan TWK.

"Maju terus @KPK_RI, lebih baik memulai dengan keraguan orang yang berakhir pujian, dari pada memulai dengan pujian setinggi langit tapi tidak menghasilkan apa-apa bahkan kekecewaan, Ini waktu yang tepat untuk membuktikan keyakinan dan tekad membela negara bukan kebanggaan pribadi semata! Bravo!," cuit Eko dalam akun Twitternya.

Suara Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Indonesia

Hal senada diungkapkan Ketua Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia (AMAN) Ginka Febriyanti Ginting. Dia menilai TWK adalah harga mati, karena nasionalisme dalam lembaga negara dinilai suatu hal yang wajib.

"Tes wawasan kebangsaan (TWK) adalah harga mati. Nasionalisme dalam lembaga negara adalah hal yang wajib dan tidak bisa diganggu gugat," ucap Ginka lewat keterangan tertulis, Sabtu (25/9/2021).

Ginka mengimbau masyarakat tak terprovokasi ajakan-ajakan yang bersifat memojokkan KPK saat ini. Ginka juga mengajak masyarakat tidak terpengaruh pihak yang berniat tak baik pada KPK.

"Masyarakat tidak boleh terprovokasi oleh oknum-oknum yang berniat melemahkan KPK atau yang berniat tidak baik untuk menghambat pemberantasan korupsi," tambahnya.

Simak berita lengkapnya di halaman berikutnya.