Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengultimatum, jika Presiden Jokowi tidak mengangkat 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK menjadi ASN, BEM SI akan berdemonstrasi pada 27 September lusa. Faldo Maldini bertanya-tanya soal rencana demonstrasi di masa pandemi COVID-19 seperti ini.
"Yang ingin berkerumun, berarti tidak sayang sama tenaga kesehatan, tidak sayang sama keluarganya, tidak sayang dengan dirinya. Tidak sayang sama gerobak-gerobak ekonomi rakyat yang sudah mulai bergeliat. Jadi ini kepentingan siapa?" kata Stafsus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini kepada detikcom, Sabtu (25/9/2021).
Meski begitu, Faldo tidak melarang aksi kritik tersebut. Dia bahkan mengharuskan semua pihak kritis. Pemerintah juga akan menjawab kritik dengan pemenuhan tanggung jawab. Namun penyampaian kritik, dalam hal ini unjuk rasa, perlu memperhatikan pandemi COVID-19.
"Yang penting tidak berkerumun. Angka COVID-19 sudah membaik, kerja tenaga kesehatan sudah optimal. Saat ini sudah bisa ambil napas sejenak, tukang gali makam dan ambulans berkurang bebannya. Jadi kita harus sama-sama waspada," kata Faldo.
Pemerintah masih berusaha mengeluarkan Indonesia dari risiko-risiko pandemi COVID-19 dan turunannya. Meski demonstrasi tidak dilarang, alangkah baiknya semua pihak memahami situasi.
"Kami memohon untuk menahan diri. Kita ingin keluar dari pandemi. Vaksinasi digenjot terus, tahun ini sudah cukup amunisi kita buat mencapai target. Kan ada prediksi varian-varian baru, itu yang hendak diantisipasi terus. Jadi sekali lagi, kami harap semuanya menjaga," kata Faldo.
Selanjutnya, soal rencana demo:
Simak Video: Komnas HAM Heran, Kenapa KPK Pecat Pegawai Tak Lulus TWK pada 30 September?
