KPK Eksekusi 2 Terpidana Korupsi RTH Bandung ke Lapas Sukamiskin

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 24 Sep 2021 10:25 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK mengeksekusi dua anggota DPRD Kota Bandung 2014-2019, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet, ke Lapas Kelas IA Sukamiskin. Mereka berdua akan menjalani hukuman penjara 8 tahun karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Pemkot Bandung pada 2012.

"Jaksa eksekusi Rusdi Amin, Kamis (23/9/2021), telah melaksanakan putusan dengan terpidana Tomtom Dabbul Qomar yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (24/9/2021).

Eksekusi Tomtom tersebut berdasarkan putusan MA Nomor : 2949 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 juncto Putusan Pengadilan Tipikor. Tomtom juga dikenai denda Rp 400 juta.

"Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata Ali.

Tomtom juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 5,1 miliar dalam tenggang waktu 1 bukan setelah putusan hukum telah inkrah. Jika Tomtom tak sanggup membayar, harta bendanya akan dilakukan penyitaan.

"Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun," ujarnya.

Kadar Slamet juga dieksekusi ke Lapas Sukamiskin berdasarkan Putusan MA Nomor: 2949 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 juncto Putusan Pengadilan Tipikor. Kadar Slamet dikenai denda Rp 400 juta dan bisa digantikan dengan pidana badan selama 6 bulan.

"Dilakukan juga eksekusi terpidana Kadar Slamet berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," ujarnya.

Selanjutnya, Ali mengatakan, Kadar Slamet juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 9,2 miliar dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hartanya akan disita jika tak dapat dibayarkan, dan bisa diganti dengan hukuman penjara 3 tahun.

"Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun," katanya.

Diketahui, tersangka Dadang Suganda ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menjadi makelar tanah untuk pengadaan RTH Kota Bandung. Ia menjadi makelar bersama eks anggota DPRD Kota Bandung Kadar Slamet. Dadang dijerat dalam pengembangan kasus.

Menurut KPK, Dadang memanfaatkan kedekatan hubungannya dengan Edi Siswadi, yang saat itu merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung. Edi kemudian memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah Pemkot Bandung saat itu, Herry Nurhayat, membantu Dadang dalam pengadaan tanah untuk RTH itu.

"Setelah tanah tersedia, Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar pada DGS (Dadang Suganda). Namun DGS hanya memberikan Rp 13,5 miliar kepada pemilik tanah sehingga diduga DGS diperkaya sekitar Rp 30 miliar," ujar Kabiro Humas KPK Febri dalam konferensi pers di kantornya Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2020).

Lihat juga video 'KPK Tetapkan Pengusaha DS Jadi Tersangka Kasus Korupsi RTH Bandung':

[Gambas:Video 20detik]



(dwia/dwia)