detik's Advocate

Bolehkah Saya Ceraikan Istri karena Pinjam Pinjol Tanpa Izin Suami?

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 23 Sep 2021 09:11 WIB
Ilustrasi perceraian
Ilustrasi (Foto: iStock)

2.Apakah saya bisa menceraikan istri saya dan memiliki hak asuh anak?
2.1. Apakah saya bisa menceraikan istri saya?

Perceraian sebagai sebab putusnya perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sebagai alasan perceraian dapat dilihat pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 yang bunyinya:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f.Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian tersebut di atas tercantum juga dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tetapi dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada 2 (dua) alasan tambahan yaitu :
1. Suami melanggar taklik talak ;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.


Memperhatikan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, uutang pinjol yang dilakukan oleh istri atau suami tidak termasuk sebagai alasan perceraian jika dengan adanya utang tersebut tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Utang pinjol istri atau suami bisa menjadi alasan perceraian jika utang pinjol tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali, di mana suami/istri sudah berusaha untuk memberikan nasihat dan telah menyelesaikan utang-utang yang ada tetapi istri/suami terus berutang lagi dan dipergunakan untuk keperluan pribadi. Akibatnya, utang terus bertambah dan sangat sulit diselesaikan.

Jika Saudara memutuskan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, Saudara bisa mengajukan permohonan cerai talak, hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan:

Pasal 66
Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Terhadap permohonan cerai talak yang diajukan berdasarkan Pasal 67 UU No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus memuat :
nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri;
alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak