F-PDIP Siap Dukung Edy Rahmayadi Jadi Gubsu 2 Periode, Asalkan...

Ahmad Arfah Fansuri - detikNews
Rabu, 22 Sep 2021 15:07 WIB
anggota DPRD F-PDIP, Penyabar Nakhe (Ahmad Arfah/detikcom)
Anggota DPRD F-PDIP, Penyabar Nakhe (Ahmad Arfah/detikcom)
Medan -

Fraksi PDIP DPRD Sumut menyampaikan siap mendukung Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi untuk menjadi gubernur 2 periode dengan syarat. Apa syarat yang diajukan F-PDIP ini?

Hal ini disampaikan F-PDIP saat rapat paripurna pandangan akhir fraksi di DPRD Sumut tentang P-APBD Sumut 2021. Awalnya disampaikan soal rusaknya data anggaran pembangunan yang dimiliki Pemprov Sumut.

"Fakta-fakta rusaknya hamparan data tersebut menggiring kami untuk berpendapat bahwa alokasi anggaran dari tahun ke tahun di Sumatera Utara selama periode pemerintahan tahun 2018-2021 tidak berdasarkan pada pemetaan persoalan dan kebutuhan masyarakat yang berangkat dari hamparan data yang valid," kata anggota DPRD F-PDIP, Penyabar Nakhe.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sumut, Rabu (22/9/2021). Dia lalu menyinggung Gubsu Edy yang meminta maaf beberapa waktu lalu.

"Pendapat ini menjadi benar adanya sering dengan permintaan maaf saudara Gubernur yang belum memberikan yang terbaik," tambahnya.

Nakhe mengatakan seharusnya evaluasi anggaran dari tahun ke tahun dan hasil reses yang dilakukan oleh DPRD dapat menjadi data bagi Pemprov Sumut. Data-data ini seharusnya dikelola dengan baik untuk menjadi bahan bagi Pemprov Sumut dalam mengelola pemerintahan.

"Berangkat dari pemetaan itu maka alokasi anggaran pembangunan disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Dengan demikian alokasi anggaran pembangunan benar-benar bisa menjawab berbagai persoalan dan bisa menyentuh kebutuhan masyarakat real masyarakat Sumut," tutur Nakhe.

F-PDIP kemudian menuding Gubsu sering merusak hamparan data saat memberikan jawaban-jawaban normatif dan apologis dari persoalan-persoalan kebutuhan masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD Sumut.

"Jawaban-jawaban normatif dan sangat apologatif tersebut berakibat pada rusaknya hamparan data yang seharusnya bisa kita dapati secara paripurna dari bandingan data yang diberikan oleh saudara Gubernur," katanya.

"Banyak contoh rusaknya hamparan data yang diakibatkan dari hal itu, seperti data potensi learning loss dalam dunia pendidikan, jumlah pasien COVID-19, data kemiskinan, data pengangguran, ruas dan panjang jalan yang rusak, dan lain sebagainya," imbuh Nakhe.

PDIP Dukung Edy 2 Periode, Asal... Simak di halaman selanjutnya.