Pemprov DKI Akan Terapkan Kantor Non-esensial WFO Kapasitas 25%

Tiara Aliya - detikNews
Rabu, 22 Sep 2021 10:49 WIB
Logo Pemprov DKI Jakarta
Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta bakal membuka sektor non esensial di masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Kantor non-esensial diperbolehkan mengadakan work from office (WFO) dengan kapasitas 25%.

Ketentuan ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

"Prinsipnya kita harus in line dengan aturan-aturan di atas, mau tidak mau kita akan laksanakan giat monitoring dan pengawasan yang tadinya melakukan pengawasan dan monitoring untuk sektor kritikal dan esensial kita juga melakukan pengawasan di sektor non-esensial yang sudah bisa beroperasi sebanyak 25 persen," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah saat dimintai konfirmasi, Rabu (22/9/2021).

Andri menjelaskan, yang diprioritaskan WFO ialah karyawan yang telah divaksinasi COVID-19 dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi ketika mengakses pintu kantor.

"Nanti 25 persen untuk sektor non-esensial yang WFO pertama karyawan sudah tervaksin, kedua agar menggunakan aplikasi PeduliLindungi," jelasnya.

Andri berujar, ketentuan ini sebelumnya diberlakukan ketika uji coba pembukaan sektor esensial WFO 100% beberapa waktu lalu. Setiap perusahaan wajib mendapatkan QR code dari Kementerian Kesehatan.

Dia pun memastikan perkantoran non-esensial akan menerapkan hal yang sama setelah aturan turunan inmendagri diterbitkan.

"Kalau untuk sektor non-esensial, kita belum (melakukan) karena inmendagri baru keluar. Nanti setelah keluar SK Kadisnakernya baru kita lakukan sosialisasi dan dia sudah harus menerapkan itu (QR code)," imbuhnya.

Terakhir, Pemprov DKI akan melakukan pengawasan secara rutin di perkantoran Ibu Kota. Andri pun memastikan ada sanksi berat bagi pelanggar ketentuan PPKM Level 3.

"Semakin dia taat, semakin baik tapi semakin tegas juga sanksi yang diberikan apabila dia tidak melakukan ketentuan yang sudah ditetapkan. Seperti biasa kita melakukan pengawasan melalui jadwal yang sudah kita tentukan," ujarnya.

"Kita juga melihat laporan masyarakat dari CRM, kalau melaporkan langsung kita tindak," sambungnya.

Simak video 'Indonesia Nihil Zona Merah Corona!':

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/dwia)