Diperiksa KPK di Kasus Tanah, Anies Jawab soal Program Rumah

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 21 Sep 2021 15:52 WIB

Di sisi lain, pada Mei 2019, Rudy dan Anja meminta Tommy mengirimkan Rp 5 miliar lagi ke Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Pembayaran itu sebagai uang muka tahap kedua

Setelah semua proses itu, Sarana Jaya baru melakukan kajian usulan pembelian tanah yang ternyata diketahui lebih dari 70 persennya masih berada di zona hijau untuk RTH (ruang terbuka hijau). Artinya, tanah itu tidak bisa digunakan untuk proyek hunian atau apartemen.

Tak hanya itu, menurut KPK, berdasarkan kajian konsultan jasa penilai publik, harga taksiran tanah tersebut hanya Rp 3 juta per meter persegi. Jauh dari nilai yang ditawarkan ke Sarana Jaya, yaitu Rp 7,5 juta per meter persegi.

Meski begitu, pada Desember 2019, Sarana Jaya membayar Rp 43,59 miliar ke Anja sehingga total pembayaran adalah Rp 152,5 miliar. Pembayaran tetap dilakukan meskipun lahan itu tidak bisa diubah zonasinya ke zona kuning.

Dari total uang yang diterima itu, Rudy meminta Anja dan Tommy membayar BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap pengadaan tanah Pulogebang pada Sarana Jaya. Selain itu, uang juga dialirkan ke rekening perusahaan lain milik Rudy dan untuk keperluan pribadinya serta Anja.

Kasus ini lantas ditelusuri KPK di mana ditemukan 4 dugaan penyimpangan yaitu:

- Tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah;
- Tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait;
- Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate; dan
- Adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtuwene dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

Para tersangka yang dijerat itu diduga melakukan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 152,5 miliar.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.