Surat panggilan KPK akhirnya tertuju ke Anies Baswedan. Keterangan Gubernur DKI Jakarta itu diperlukan penyidik berkaitan dengan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.
Sebelum membahas tentang panggilan KPK kepada Anies, ada baiknya melihat sedikit ke belakang bagaimana kasus ini bermula. Pada akhir Februari 2021, detikcom mendapatkan surat perintah penyidikan atau Sprindik KPK yang diteken pada 24 Februari 2021. Tercantum sejumlah nama sebagai tersangka, yaitu Yoory Corneles, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi bernama PT Adonara Propertindo.
Saat itu Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengamini bila KPK saat ini sudah melakukan penyidikan terhadap kasus itu. Namun Ali belum membeberkan dengan detail.
"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Ali.
"Saat ini, kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah disampaikan bahwa kebijakan KPK terkait hal ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan. Saat ini tim Penyidik KPK masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu," imbuhnya.
Anies Copot Jabatan Yoory
Yoory Corneles diketahui merupakan Direktur Utama (Dirut) PD Sarana Jaya saat itu. Mengetahui Yoory telah ditetapkan sebagai tersangka, Anies Baswedan langsung menonaktifkan jabatan Yoory.
"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Sekretaris BUMD Riyadi melalui keterangan tertulis, Senin (8/3/2021).
Riyadi menjelaskan pencopotan Yoory sebagai dirut berlaku sejak Jumat (5/3) lalu. Sementara ini, Anies menunjuk Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys sebagai Pelaksana tugas (Plt) PD Sarana Jaya. Penunjukan ini berlaku selama tiga bulan.
Sementara itu, Perumda Sarana Jaya mengaku menghormati proses hukum. Yoory sendiri saat dimintai konfirmasi belum memberikan respons.
"Yang pasti saat ini Perumda Sarana Jaya akan terus mengikuti dan menghormati proses yang dilakukan oleh pihak berwajib (KPK)," kata Humas PD Sarana Jaya, Yulianita Rianti, melalui pesan singkat, Senin (8/3).
