Kadinkes Ungkap Kendala Kejar Warga KTP DKI yang Belum Mau Divaksin

Karin Nur Secha - detikNews
Senin, 20 Sep 2021 18:45 WIB
The hands in blue glove of the scientist hold the processor
Foto: Getty Images/iStockphoto/Alernon77
Jakarta -

Sebanyak dua jutaan warga ber-KTP Jakarta belum mau divaksinasi. Dinkes DKI Jakarta mengungkap kendalanya.

"Dari data KPC-PEN, di-overlay dengan data dari tim dinas Dukcapil kemudian teridentifikasi ada sekitar 2,3 juta yang belum tervaksin," ujar Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti kepada wartawan di kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (20/9/2021).

Widyastuti menyebutkan sejumlah warga ber-KTP Jakarta belum mau divaksinasi karena takut disuntik. Faktor lainnya karena mengidap penyakit bawaan. Padahal, pihak Dinkes telah menyediakan berbagai jenis vaksin yang aman bagi para penderita komorbid.

"Jadi kita perlu kerja keras bersama segenap elemen masyarakat untuk menyelesaikan," kata Widyastuti.

Lebih lanjut, dia juga menerima laporan dari lapangan sulitnya menemukan warga yang belum mau divaksinasi. Salah satu kendalanya, ada warga yang telah pindah ke luar negeri.

"Ada yang sudah pindah, apakah itu tugas di luar negeri atau sekolah di luar negeri ataupun pindah di luar DKI masih di Indonesia tetapi KTP-nya masih melekat. Nah tentu ini menjadi PR kita untuk bersinergi dengan tim pusat. Karena bisa saja beliau-beliau ini disuntiknya bukan di Jakarta tapi di mana saat itu bertempat tinggal," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI tengah mengejar 2,5 juta warga ber-KTP Jakarta yang belum divaksinasi COVID-19. Dinkes DKI akan mengidentifikasi satu per satu data warga yang belum divaksinasi melalui data RT-RW hingga kelurahan.

"Kita berusaha mencari dulu kan 2,5 juta melalui identifikasi di lurah, RT, RW untuk tahu warganya mana yang belum divaksin," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia saat dihubungi, Jumat (17/9).

Dwi menyebut ada kemungkinan warga tersebut sudah pindah ke wilayah luar Jakarta tetapi belum melepas status kependudukannya. Untuk itu, pemadanan data pun diupayakan melalui aplikasi data warga.

"Kita berusaha cari melalui penggerakan RT, RW, lurah menggunakan aplikasi data warga untuk mengetahui mana penduduk yang masih ada sebenarnya di dalam wilayah, mana yang udah nggak ada," jelasnya.

(idn/idn)