Natalius Pigai Minta Jokowi Ikuti MA dan MK soal Polemik Pegawai KPK

Tim detikcom - detikNews
Senin, 20 Sep 2021 14:06 WIB
Gedung baru KPK
Gedung Merah Putih KPK (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengambil langkah lanjutan perihal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 56 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan segera diberhentikan akhir bulan ini. Langkah Jokowi itu pun menuai pro-kontra.

Sebelumnya dalam polemik TWK, awalnya 75 pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk beralih status menjadi ASN. Kini KPK memutuskan 56 orang di antaranya akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021.

"Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan diberi kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Rabu (15/9/2021).

"Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) per tanggal 30 September 2021," imbuhnya.

Awalnya 75 pegawai gagal TWK itu dibagi menjadi 24 orang dan 51 orang. Dari 24 orang, hanya 18 orang yang sepakat untuk dibina ulang. Sedangkan dari 51 orang, ada satu orang yang pensiun, yaitu Sujanarko. Dengan begitu, total pegawai yang akan diberhentikan nantinya adalah 56 orang.

Usai pengumuman KPK itu, Novel Baswedan dan kawan-kawan menggelar aksi di luar kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Novel menyebut keputusan KPK ini menjadi catatan sejarah pelemahan pemberantasan korupsi.

"Setidaknya sejarah akan mencatat bahwa kami telah berupaya untuk berbuat yang baik kalaupun ternyata negara memilih atau pimpinan KPK kemudian dibiarkan untuk tidak dikoreksi atau diperbaiki perilakunya yang melanggar hukum, setidak-tidaknya itu masalahnya terjadi bukan karena kami, kami telah berupaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, ternyata justru malah kami yang diberantas," kata Novel.

Sikap Jokowi

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons mengenai nasib 56 pegawai KPK yang segera diberhentikan dengan hormat. Menurut Jokowi, jangan semua urusan dibawa kepadanya.

"Jangan semua-semuanya itu diserahkan kepada presiden," ucap Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Rabu (15/9/2021).

Menurut Jokowi, polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK sudah memiliki penanggung jawab. Apalagi, lanjut Jokowi, proses juga berlangsung di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau itu kewenangan pejabat pembina, harusnya kan itu menjadi tanggung jawab mereka, dan saya kan nggak mungkin mengambil keputusan kalau proses hukum berjalan di MA dan di MK, jangan semuanya ditarik-tarik ke presiden," kata Jokowi.

"Yang menurut saya tata cara bernegara yang baik seperti itu, ada penanggung jawabnya dan proses berjalan sesuai dengan aturan," imbuhnya.

Sikap Jokowi itu didukung mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Dia menilai langkah Jokowi sudah tepat.

"Sesuai putusan MK dan MA, Jokowi mengambil sikap yang tepat!" ucap Natalius.

"Pembina Pegawai itu Pimpinan Lembaga Negara. Soal promosi, mutasi, demosi, dan penataan staf urusan pimpinan. Saatnya rakyat dorong kerja-kerja pemberantasan korupsi untuk negara yang bersih dan berwibawa," imbuhnya.

Pigai lantas mengkritik langkah Komnas HAM yang ingin menemui Jokowi. Menurutnya, polemik TWK seharusnya menjadi kuasa dari pimpinan lembaga masing-masing.

"Komnas HAM dan civil society ingin agar KPK independen dari penetrasi kekuasaan, kok malah mereka meminta Presiden intervensi? Itu kontradiktif dengan prinsip-prinsip yang dianut mereka," ucapnya.

"Soal polemik Pegawai KPK soal penataan staf di kementerian dan lembaga adalah domain pimpinan kementerian dan lembaga masing-masing. Presiden meskipun kepala negara dan kepala pemerintahan, urusan administrasi penataan staf sudah didelegasikan ke masing-masing lembaga," imbuhnya.

Dia mengatakan apabila presiden ikut turun tangan malah mengganggu independensi KPK.Dia juga mengklaim presiden tidak memiliki kewajiban atas permintaan Komnas HAM dan Ombudsman.

"Menciptakan preseden buruk terhadap KPK. Soal independensi itu juga yang diinginkan oleh civil society, independensi juga diinginkan oleh LBH, ICW, Komnas HAM, Ombudsman maka permintaan Ombudsman dan Komnas HAM kepada Presiden justru mengingkari keinginan mereka agar KPK lepas dari independensi. Presiden tidak memiliki kewajiban mutlak mengindahkan permintaan dan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman," katanya.

(dhn/fjp)