Asa Terakhir Komnas HAM-Ombudsman Bertemu Jokowi Bahas TWK KPK

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Minggu, 19 Sep 2021 17:11 WIB

Senada dengan Robert, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam meminta Presiden Joko Widodo merespons surat yang dilayangkan Komnas HAM terkait TWK KPK. Sebab, kata Anam, Presiden sebagai kepala negara menjadi sentrum yang paling bertanggung jawab.

"Kalau saya sih mau mempertegas begini, sebenarnya tidak perlu kami diundang, kalau diundang itu kan seolah-olah memang presidennya aktif, membutuhkan sesuatu, tidak. Kan kami sudah melayangkan surat, respons saja surat kami sehingga yang meminta pertemuan itu kami, dengan merespons surat itu," tutur Anam.

"Diadakan pertemuan itu mungkin jauh lebih baik, jadi presiden sebagai kepala negara menjadi sentrum orang yang paling bertanggung jawab sebagai institusinya di situ itu yang kami kepengin dorong sehingga memang kalau ada hambatan-hambatan politik itu kan kurang elok, ya sudah merespons surat kami karena faktanya kami yang meminta untuk bertemu dan menyampaikan langsung laporan kami," sambungnya.

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons mengenai nasib 56 pegawai KPK yang segera diberhentikan dengan hormat. Menurut Jokowi, jangan semua urusan dibawa padanya.

"Jangan semua-semuanya itu diserahkan kepada presiden," ucap Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Rabu (15/9).

Menurut Jokowi, polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK sudah ada penanggung jawabnya. Apalagi, lanjut Jokowi, proses juga berlangsung di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau itu kewenangan pejabat pembina, harusnya kan itu menjadi tanggung jawab mereka, dan saya kan nggak mungkin mengambil keputusan kalau proses hukum berjalan di MA dan di MK, jangan semuanya ditarik-tarik ke presiden," kata Jokowi.

"Yang menurut saya tata cara bernegara yang baik seperti itu, ada penanggung jawabnya dan proses berjalan sesuai dengan aturan," imbuhnya.

Dalam polemik TWK, awalnya 75 pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk beralih status menjadi ASN. Kini KPK memutuskan 56 orang di antaranya akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021.


(whn/aik)