Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan upaya pencegahan menjadi fokus utama penyelesaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun. Hal ini untuk menyikapi bencana karhutla yang juga terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika pada tahun ini karena pengaruh gelombang panas.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Basar Manullang mengatakan terjadinya karhutla di berbagai negara di dunia bisa menjadi refleksi untuk lakukan antisipasi. Pasalnya, karhutla di Indonesia sampai Bulan Agustus 2021 berdasarkan penghitungan citra landsat adalah seluas 160,1 ribu hektare, masih jauh di bawah tahun 2015 ketika karhutla di Indonesia mencakup luas areal 2,61 juta hektare.
"Indonesia sudah belajar banyak sejak masa sulit enam tahun lalu dan terus memperbaiki tata kelola penanggulangan karhutla dengan pencegahan yang bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, POLRI, masyarakat dan sektor swasta," jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/9/2021).
Menurutnya, sejak awal tahun provinsi rawan karhutla yang berada di Wilayah Sumatera dan Kalimantan telah melakukan penetapan siaga darurat seperti di Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng dan Kalsel. Penetapan siaga darurat oleh pemerintah provinsi ini kan mendukung pengerahan sumber daya untuk mengedepankan upaya pencegahan karhutla.
Adapun langkah-langkah kebijakan pengendalian karhutla terus dilakukan meliputi tiga klaster. Klaster pertama berupa pengendalian operasional dalam sistem Satgas Patroli Terpadu di tingkat wilayah diperkuat dengan Masyarakat Peduli Api-Paralegal (MPA-P).
Klaster kedua, berupa upaya penanggulangan karhutla berdasar analisis iklim dan rekayasa hari hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Dan klaster ketiga, dengan pembinaan tata kelola lanskap, khususnya dalam ketaatan pelaku/konsesi, praktik pertanian, dan penanganan lahan gambut, menjadi solusi permanen upaya pengendalian karhutla yang terus diperkuat oleh KLHK bekerja sama dengan para pihak terkait.
Patroli Terpadu
Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla dilaksanakan di wilayah rawan karhutla sebanyak 219 posko desa dengan menjangkau 621 desa di sekitar posko desa. Jumlah posko yang telah dilakukan Patroli Terpadu meliputi, Sumatera Utara 17 lokasi, Riau 55 lokasi, Kepulauan Riau 2 lokasi, Jambi 25 lokasi, Sumatera Selatan 34 lokasi, Kalimantan Barat 29 lokasi, Kalimantan Tengah 26 lokasi, Kalimantan Selatan 18 lokasi dan Kalimantan Timur 13 lokasi.
Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Indonesia Manggala Agni juga terus melaksanakan Patroli Mandiri dengan sasaran desa-desa rawan karhutla pada 704 posko desa. Patroli Mandiri dilakukan di wilayah Sumatera 298 desa, Kalimantan 320 desa, Sulawesi 40 desa, Maluku Papua 36 desa dan Jawa Bali Nusa Tenggara 10 desa.
Teknologi Modifikasi Cuaca
Basar menerangkan KLHK telah mengaktifkan selama 24 jam sistem peringatan-deteksi dini karhutla melalui satelit yang bisa dipantau melalui situs: sipongi.menlhk.go.id dan kamera CCTV thermal yang berada di 13 lokasi di Sumatera dan Kalimantan.
"Teknologi Modifikasi Cuaca juga telah dilaksanakan di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi dengan total NaCl yang ditabur sebanyak 86 sortie atau 68,7 ton. Secara umum persentase penambahan curah hujan dari operasi TMC 2021 yang dilaksanakan sampai dengan September 2021 menurut BPPT berkisar 2-69 % terhadap curah hujan alamnya. Selain itu, upaya water bombing dalam rangka membantu pemadaman darat di provinsi rawan karhutla juga telah dilakukan sebanyak 14.435 sortie dengan total 60 juta liter," jelasnya.
Selanjutnya analisis iklim dan rekayasa hari hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya pencegahan karhutla dengan tujuan membasahi kawasan gambut yang rawan karhutla, mencegah bencana asap, mengisi kanal-kanal, kolam retensi, dan embung untuk menekan potensi karhutla, juga secara paralel dikerjakan KLHK dan pihak-pihak terkait.
Sinergi Masyarakat Peduli Api
Selain itu, kata dia, upaya lain yang mulai dilakukan sejak 2020 yaitu pembentukan Masyarakat Peduli Api-Paralegal (MPA-P) yang merupakan kerjasama KLHK, BNPB, TNI, POLRI, Manggala Agni, MPA, aparatur desa, tokoh masyarakat, masyarakat sadar hukum dengan total kelompok yang sudah dibentuk sebanyak 40 kelompok di tujuh provinsi rawan karhutla.
"Partisipasi masyarakat dalam MPA-P bertujuan agar terbangun sistem pengendalian karhutla di tingkat tapak yang melibatkan para pihak (masyarakat sadar hukum, pemerintah daerah, TNI, POLRI, tokoh masyarakat, masyarakat paralegal), menurunnya intensitas kebakaran hutan dan lahan, dan sebagai langkah penguatan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat," pungkasnya.
(akd/ega)
