Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) menargetkan lebih dari 198 juta jiwa penduduk Indonesia memiliki KTP elektronik atau e-KTP. Target itu akan direalisasikan hingga akhir tahun ini.
"Kita sudah memiliki modal dasar data kependudukan, penduduk kita 272,3 juta ini sudah by name by adress lengkap datanya meliputi 31 elemen data berbasis NIK," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (16/9/2021).
Zudan menyebut Kemendagri melaksanakan tugas agar rakyat Indonesia hanya memiliki satu data kependudukan. Menurutnya, satu data ini kemudian bisa dipakai untuk berbagi metode penunggalan di dalam kepersertaan.
"Kunci utama penunggalan data adalah pada aspekbagaimana penduduk dewasa kita tidak lagi berdata ganda. Kuncinya adalah dengan perekaman KTP elektronik, sehingga dalam data base kita penduduk yang 17 tahun ke atas tersimpan sidik jari, iris mata, dan foto wajah," ucapnya.
Kemendagri menargetkan ada 198.628.692 jiwa penduduk Indonesia harus mendapat e-KTP pada 31 Desember 2021. Saat ini, target tersebut baru tercapai 98,50% atau sekitar 195.666.182 penduduk yang telah memiliki e-KTP.
"Yang terbesar dari 3 juta ini ada di wilayah Papua dan Papua Barat yang belum melakukan perekaman data. Ini pekerjaan besar kami yang belum selesai," ujarnya.
Dia mengatakan hingga kini ada 3.904 lembaga telah bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri untuk verifikasi data penduduk. Jumlah itu terus meningkat jika dibanding 5 tahun lalu yang hanya 716 lembaga.
"Jadi seperti Kemenkes, BPJS, Kemensos itu terus rutin (kerja sama verifikasi dengan Kemendagri)," pungkasnya.
Simak juga video 'Kemendagri Mudahkan Transgender Dapatkan Dokumen Kependudukan':
