Dukcapil Temukan Syarat 'Segambreng' Urus Dokumen di DKI, Pemprov Akan Benahi

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Selasa, 07 Sep 2021 01:40 WIB
Jakarta Zona Hijau Corona Kata Wagub, Ini Data Corona Terbaru
Ahmad Riza Patria (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan persyaratan yang berlebihan dalam mengurus sejumlah dokumen di Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membenahinya.

"Ya tentu, seiring dengan proses kemajuan, regulasi, tentu beberapa syarat akan kita rasionalisasikan, jadi informasi dari Dukcapil itu menjadi perhatian," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/9/2021).

Riza menyebut temuan dukcapil pusat ini menjadi perhatian. Pihaknya akan memangkas syarat yang memberatkan agar proses administrasi lebih baik.

"Jadi persyaratan-persyaratan di mana pun yang memberatkan tentu kita akan perhatikan, agar regulasinya ke depan menjadi lebih baik, tugas Dukcapil nanti mengatur," tutur Riza.

Diketahui, temuan persyaratan yang berlebihan itu terungkap saat tim Dukcapil Kemendagri melakukan penyamaran ke berbagai Dinas Dukcapil di Jakarta. Tim Dukcapil Kemendagri menyamar sebagai pemohon ke 9 kelurahan di Jaksel dan Jaktim.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan penyamaran ini dilakukan untuk menggenjot peningkatan kualitas layanan publik di bidang administrasi kependudukan (Adminduk). Namun, fakta di lapangan, justru ditemukan syarat 'segambreng' yang ditambah.

"Tapi masih banyak juga Disdukcapil yang menambah-nambah segudang syarat mengurus dokumen kependudukan. Nah, saya sebagai penanggung jawab akhir pelayanan Adminduk ingin mengobservasi langsung atau menerjunkan tim yang menanggalkan identitas mereka menyamar sebagai pemohon untuk melihat kondisi nyata pelayanan Adminduk di lapangan," kata Zudan dalam keterangannya, di Jakarta.

Ada tiga tim yang turun ke lapangan melakukan penyamaran. Penyamaran itu dilakukan Jumat (3/9) ke kelurahan Gandaria Utara, Cipete Utara, Melawai. Kemudian di Jaktim ke kelurahan Bambu Apus, Setu, Cilangkap, Ciracas, Cibubur, dan Kelapa Dua Wetan.

Saat tim Dukcapil Kemendagri beraksi, dipertanyakan soal syarat-syarat mengurus dokumen kependudukan, dari akta kelahiran, akta kematian, hingga lapor kepindahan ke Jakarta.

"Hasil Tim Dukcapil menyamar mengungkapkan tambahan persyaratan sampai 23 jenis hanya untuk mengurus akta kematian. Itu terjadi di Kelurahan Cibubur dan Kelurahan Setu, Jakarta Timur, dengan 18 jenis syarat tambahan untuk dokumen akta kematian," kata Zudan.

Syarat tambahan 'segambreng' yang ditemukan itu antara lain:

- Asli dan fotokopi surat Pemakaman/Kremasi (apabila di tanah wakaf dan meninggal dunia sudah lebih dari 3 bulan)
- Isi formulir dari kelurahan + meterai 10.000
- Fotokopi surat nikah (apabila sudah menikah)
- Fotokopi akta kelahiran almarhum (apabila tidak ada isi formulir dari kelurahan + meterai 10.000)
- Asli dan fotokopi KK almarhum
- Asli dan fotokopi KTP almarhum
- Fotokopi KTP pelapor jika pelapor bukan ahli waris (suami/istri/anak)
- Surat kuasa (formulir dari kelurahan + meterai 10.000)
- Fotokopi KTP penerima kuasa,
- Fotokopi SKBRI, WNI, ganti nama, paspor (jika WNI keturunan)
- Surat pernyataan belum pernah membuat akta kematian (jika meninggal sudah lebih dari 3 bulan)
- Isi formulir dari kelurahan + meterai 10.000
- Fotokopi akta kelahiran semua anak dari almarhum (jika semua/beberapa anak tidak mempunyai akta kelahiran)
- Fotokopi KTP saksi 2 orang (disarankan saksi warga Cibubur dengan usia di atas 22 tahun dan tidak satu KK dengan almarhum)
- Fotokopi surat keterangan kematian suami/istri (apabila sudah meninggal dunia)
- Asli surat keterangan kematian dari kelurahan.

"Selain masih banyak sekali syarat tambahan, tim Dukcapil menyamar melaporkan masih terdapat penambahan persyaratan yang tidak sesuai regulasi. Persyaratan berbeda-beda antarkelurahan," ucap Zudan.

(whn/eva)