Lihat Pedagang Mulai Ramai, Waket DPRD Surabaya: Prokes Jangan Berubah

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 10:52 WIB
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti
Foto: DPRD Surabaya
Jakarta -

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mendorong Pemkot Surabaya konsisten dalam penanganan COVID-19. Kendati saat ini Pemkot Surabaya mulai melakukan pemulihan ekonomi.

Dalam kunjungannya di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Dharmahusada, politisi dari PKS itu melihat ekonomi para pedagang sudah mulai menggeliat. Reni Astuti pun mengingatkan para pedagang untuk tetap menjaga protokol kesehatan.

"Dengan lonjakan kasus di Surabaya yang mulai melandai, upaya-upaya penanganan tetap kita dorong untuk terus dilakukan seperti 3T, 1V, dan 5M itu harus konsisten kita minta agar tidak kendor. Sampai nanti secara aturan Surabaya ini Mendagrinya masuk ke level 2, tetap kebiasaan itu harus jalan," kata Reni dalam keterangan tertulis, Kamis (16/9/2021).

Jika nantinya Kota Surabaya sudah menjadi Level 2 di masa PPKM, lanjutnya, ia berharap tidak ada perubahan kebiasaan menjaga protokol kesehatan di masyarakat.

"Karena saya melihat, penurunan level ini jangan sampai mengubah upaya kebiasaan masyarakat. Prokes tetap jangan pernah berubah. Tetap ketat, yang longgar hanya sektor pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Itu yang dilonggarkan," ungkap Reni.

Dalam kunjungannya ke Sentra Wisata Kuliner Dharmahusada, Reni tak hanya mengingatkan pedagang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ia juga mendukung para pelaku UMKM untuk tetap mendapat intervensi dari Pemkot Surabaya salah satunya dalam bentuk pembebasan biaya retribusi.

"Berdasarkan data, ada 48 SWK yang operasional. Beberapa intervensi sudah dilakukan. Juli-Agustus ada pembebasan retribusi. Total dalam sebulan potensinya Rp 74 juta. Itu tidak diambil oleh Pemkot. Saya harap itu bisa dilanjut karena kondisi sekarang belum stabil," ungkapnya.

Selain pelaku UMKM di SWK Dharmahusada, Reni menyampaikan jika Pemkot Surabaya sudah menyentuh PKL, Pedagang Pasar, Warkop dengan bantuan berupa bansos.

"Jadi 48 SWK ini diperhatikan, maka pelaku usaha mikro yang lain juga ikut diperhatikan. Sehingga saya harap pendataan bagi para pelaku UMKM ini juga ikut disinergikan dengan pendataan MBR di Pemkot," ujarnya.

Meski saat ini Pemkot Surabaya tengah melakukan pemulihan ekonomi, Reni tetap mengingatkan warga agar tetap menjalankan protokol secara ketat, agar tidak terjadi gelombang baru lonjakan kasus COVID-19 di Surabaya.

"Kalau kita akan menggerakkan roda ekonomi maka tidak bisa terlepas dari upaya penanganan COVID-19. Artinya begini, bangkitnya sektor ekonomi ini, jangan sampai menimbulkan gelombang baru. Kuncinya di situ. Di sinilah Pemkot harus punya kebijakan yang presisi, yang khas, bisa ngegas dan ngerem aktivitas. Baik itu aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya," tegas Reni.

Lebih lanjut, ia menyampaikan roda ekonomi tidak hanya digerakkan dari sektor UMKM saja. Melainkan sektor ekonomi yang lainnya. Untuk itu, Pemkot Surabaya juga bisa memberikan relaksasi pajak, relaksasi kebijakan yang dimudahkan tetapi tidak melanggar aturan.

"Itu yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya," lanjutnya.

Selain itu, di sektor UMKM, Reni mendorong agar Pemkot Surabaya melakukan pemetaan secara jelas. Sebab UKMK di Surabaya harus bisa naik kelas dengan meningkatkan skill pelaku UMKM baik secara konsep maupun dengan digitalisasi.

"Terkait dengan UMKM ke depan harus ada skill up, naik kelas. Nah, mana UMKM yang potensial, bisa naik kelas, Pemkot harus hadir di situ. Misalkan dengan dukungan teknologi, lalu yang kemarin dukungan dengan start up digital," ungkap Reni Astuti.

Berdasarkan data di Kota Surabaya ada 25 ribu UMKM. Sedangkan yang sudah dilakukan pendampingan baru 10 ribu UMKM.

"Sisanya belum. Masih banyak yang mandiri atau didampingi komunitas kecil lain. Karena tidak sedikit pelaku UMKM yang belum mahir itu mendapat intervensi pendampingan langsung dari Pemkot," katanya.

Reni juga mendorong Pemkot Surabaya agar menggandeng kampus-kampus di Surabaya untuk kolaborasi dalam meningkatkan teknologi untuk skill pelaku UMKM. Salah satunya dengan membangun start up.

(mul/ega)