PPP Ajak Pesantren Kawal Penerapan Perpres Dana Abadi Pesantren

Nurcholis Maarif - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 09:12 WIB
Tasyakuran PPP
Foto: PPP
Jakarta -

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar mujahadah dan tasyakuran atas terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren secara hybrid. Tasyakuran digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Ma'had Baitul Arqom Al Islami Kabupaten Bandung.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan kegiatan mujahadah dan tasyakuran ini merupakan wujud syukur atas diterbitkannya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur dana abadi pesantren.

"Ikhtiar lahir sudah kita lakukan, mulai dari PPP sebagai inisiator RUU Pesantren hingga dorongan agar Perpres No 82 Tahun 2021 ini segera terbit. Tasyakuran dan mujahadah ini untuk melengkapi ikhtiar lahir," jelas pria yang akrab disapa Gus Arwani dalam keterangan tertulis, Kamis (16/9/2021).

Gus Arwani berharap agar keberadaan Perpres tersebut memberikan kemanfaatan dan keberkahan, utamanya bagi keluarga besar pondok pesantren di seluruh Indonesia.

"Dengan adanya aturan mengenai dana abadi pesantren akan semakin meningkatkan sumber daya santri, sekaligus meningkatkan kualitas pesantren yang ada di Indonesia," ucapnya.

Menurutnya, saat ini partainya tengah fokus pada upaya percepatan implementasi amanat UU Pesantren, khususnya mengenai dana abadi pesantren ini agar terlaksana dengan cepat dan tepat sehingga terjadi akselerasi di pondok pesantren.

"Kami yakin dengan keberadaan dana abadi pesantren akan meningkatkan kontribusi santri di Indonesia dalam membangun peradaban bangsa dan negara," tuturnya.

Gus Arwani juga mengajak pesantren dapat mengawal pelaksanaan Perpres ini agar sesuai dengan amanat undang-undang. Selain itu, Gus Arwani juga mengintruksikan kepada seluruh DPC PPP yang akan melaksanakan Musyawarah Cabang di seluruh Indonesia agar menggelar mujahadah dan tasyakuran atas terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2021.

"Kami di PPP selalu siap menjadi juru bicara santri, kiai dan pesantren khususnya terkait kebijakan afirmatif bagi pesantren," ujarnya.

"Ini sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa perjuangan kita diberikan kelancaran oleh Allah, dan PPP akan terus memperjuangkan kepentingan umat," imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Pengasuh ponpes Ma'had Baitul Arqom Al Islami KH. Ibnu Athoillah Yusuf atau yang akrab disapa Cep Aat ini menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan anggota DPR RI dari PPP atas terbitnya Perpres yang mengatur dana abadi pesantren.

"Terbitnya Perpres ini merupakan anugerah dari Allah dan ini adalah buah dari hasil perjuangan para kiai atau wakil rakyat dari PPP yang ada di DPR. Perpres ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh ratusan ribu pondok pesantren bahkan jutaan santri diseluruh Indonesia," ucapnya.

Dia berharap terbitnya Perpres ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan pondok pesantren di Tanah Air. Sebab menurutnya diakui atau tidak pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia.

"Pesantren adalah cikal bakal pendidikan tertua di Indonesia, sebelum lahir pendidikan formal seperti universitas, pesantren lahir lebih dulu. Banyak tokoh-tokoh cendekiawan yang bertaraf internasional lahir dari pondok pesantren," ungkapnya.

Mewakili seluruh para asatidz di Ma'had Baitul Arqom Al Islami, Cep Aat menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar PPP yang telah memperjuangkan Pesantren di Indonesia.

"Mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan pesantren," harapnya.

(ncm/ega)