PPP Gelar Tasyakuran Hybrid Sambut Perpres Dana Abadi Pesantren

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Rabu, 15 Sep 2021 15:50 WIB
PPP
Foto: PPP
Jakarta -

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar tasyakuran dan mujahadah secara hybrid. Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan kegiatan ini merupakan wujud syukur atas disahkannya Perpres No 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren atau Dana Abadi Pesantren.

"PPP secara khusus malam ini menggelar kegiatan tasyakuran dan mujahadah atas terbitnya Perpres No 82 Tahun 2021 secara hybrid, luring dan daring diikuti oleh para kiai, santri dan pengurus PPP se-Indonesia," ujar Arwani dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).

Pria yang sering disapa Gus Arwani ini berharap agar keberadaan Perpres No 82 Tahun 2021 memberi kemanfaatan dan keberkahan. Utamanya bagi keluarga besar pondok pesantren di Indonesia.

"Ikhtiar lahir sudah kita lakukan mulai dari PPP sebagai inisiator RUU Pesantren hingga dorongan agar Perpres No 82 Tahun 2021 ini segera terbit. Tasyakuran dan mujahadah untuk melengkapi ikhtiar lahir," terangnya.

Menurutnya ke depan diperlukan upaya percepatan implementasi aturan di lapangan. Ia menyebut realisasi dana abadi umat harus sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Perpres No 82 Tahun 2021.

"Fokus PPP saat ini bagaimana implementasi amanat UU Pesantren khususnya mengenai dana abadi pesantren ini dapat terlaksana dengan cepat dan tepat agar terjadi akselerasi di pondok pesantren di Indonesia," tuturnya.

Arwani berharap dengan adanya aturan mengenai dana abdi pesantren akan semakin meningkatkan sumber daya santri. Sekaligus meningkatkan kualitas pesantren yang ada di Indonesia.

"PPP yakin dengan keberadaan dana abadi pesantren akan meningkatkan kontribusi santri di Indonesia dalam membangun bangsa dan negara," katanya.

Ia pun mendorong agar pemangku kepentingan khususnya pihak pesantren dapat mengawal pelaksanaan dana abadi pesantren agar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

"Kami berharap peran seluruh pemangku kepentingan di pesantren untuk mengawal bersama-sama pelaksanaan dana abadi pesantren. PPP selalu siap menjadi juru bicara santri, kiai dan pesantren khususnya terkait kebijakan afirmatif bagi pesantren," tukasnya.

(mul/mpr)