Saat undangan tersebar, siapa pun berharap pernikahan berjalan lancar. Namun dalam beberapa kasus, ada calon suami yang tiba-tiba membatalkan pernikahan. Lalu bisakah calon mempelai perempuan menempuh gugatan perdata?
Berikut pertanyaan yang didapati detik's Advocate:
Hai detik's Advocate
Saya mau tanya pengalaman teman kuliah saya.
Dia pertengahan tahun ini sudah menebar undangan pernikahan dengan calonnya. Gedung sudah dipesan, katering dan sebagainya.
Tapi dua minggu sebelum hari-H, si calon tiba-tiba menghilang hingga hari H. Akhirnya pernikahan menjadi batal.
Apakah teman saya dapat mengajukan gugatan kepada si calon?
Wasalam
Untuk menjawab permasalahan di atas, kami meminta pendapat hukum kepada advokat Pandapotan Pintubatu, S.H. dan Diara Rizqika Putri, S.H. Berikut jawabannya:
Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum di bidang hukum perdata, atas dasar Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:
Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu
Berdasarkan uraian di atas, calon yang merasa telah dirugikan dengan tidak jadi dinikahi dapat mengajukan upaya hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Dalam perkara Nomor 1644 K/Pdt/2020 itu, si calon suami yang membatalkan pernikahan sepihak dikenai hukuman ganti rugi Rp 150 juta. Putusan Mahkamah Agung |
Hal ini juga sejalan dengan beberapa putusan yang menghukum tergugat karena telah ingkar janji menikahi pasangannya (wanita) yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984, Putusan Mahkamah AgungNo. 3277 K/Pdt/2000, dan Putusan Mahkmah Agung No. 1644 K/Pdt/2020.
Pertimbangan Putusan Mahkmah Agung No. 1644 K/Pdt/2020 yaitu:
Tergugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membatalkan secara sepihak rencana pernikahan dengan Penggugat Konpensi yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan yang melibatkan kerabat kedua belah pihak, sehingga pembatalan a quo membawa kerugian moril pada Penggugat Konpensi dan keluarga;
Dalam perkara Nomor 1644 K/Pdt/2020 itu, si calon suami yang membatalkan pernikahan sepihak dikenai hukuman ganti rugi Rp 150 juta.
Demikian pendapat hukum kami terhadap berita tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Pandapotan Pintubatu, S.H. dan Diara Rizqika Putri, S.H.
Advokat
Tinggal di Jakarta
Simak video 'Bisakah Pidanakan Pasangan Gegara Batal Nikah?':
