detik's Advocate

Bisakah Saya Gugat Syarat TOEFL untuk Beasiswa LPDP?

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 20 Agu 2021 09:06 WIB
beasiswa
Ilustrasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/fizkes)
Jakarta -

Sejatinya beasiswa diperuntukkan bagi orang yang kurang mampu. Namun apa jadinya jika syarat untuk mendapatkan beasiswa itu mengharuskan menguasai syarat yang malah memerlukan biaya yang tidak murah?

Hal itu ditanyakan salah seorang pembaca detik's Advocate. Berikut pertanyaan lengkapnya:

Selamat pagi detik's Advocate.

Saya baru saja menuntaskan pendidikan S1. Saya berencana melanjutkan pendidikan S2 di dalam negeri. Saya telah melihat beberapa peluang beasiswa, salah satunya LPDP. Namun, dalam panduan umumnya tertulis seperti ini:

Pendaftar program magister dalam negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 500, TOEFL iBT 61, PTE Academic 50, atau IELTS™ 6,0

Menurut saya, hal ini sangat mempersulit warga terutama bagi orang-orang yang baru saja tamat kuliah, mengingat biaya tes untuk TOEFL ataupun IELTS tidak murah serta jangka waktu berlakunya yang tidak permanen.

Apalagi, syarat tersebut diwajibkan bagi warga yang ingin mencoba beasiswa di dalam negeri. Syarat ini aneh karena proses belajar di kampus dalam negeri menggunakan bahasa Indonesia, kecuali memang mengambil magister bahasa asing.

Pertanyaannya:
- Apakah syarat tersebut bisa digugat agar dihapuskan saja?
- Bagaimana dan apa yang perlu dilakukan jika ingin menggugatnya?

Terima kasih banyak sebelumnya.

Untuk menjawab permasalahan di atas, detik's Advocate menghubungi advokat Viktor Santoso Tandiasa S.H.,M.H. Berikut pendapat hukumnya:

Sebelum menjawab pertanyaan, penting untuk kita melihat secara normatif fungsi pendidikan nasional dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk dapat mengembangkan kemampuan sebagaimana fungsi pendidikan nasional, maka setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 20/2003.

Jika melihat dalam laman lpdp.kemenkeu.go.id, beasiswa LPDP adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan studi lanjut pada program Magister atau program Doktoral di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan di luar negeri.

Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia Indonesia yang berpendidikan dan berkualitas serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan mempunyai visi masa depan bangsa yang kuat sebagai pemimpin Indonesia masa depan.

Sebagai program Pemerintah, idealnya syarat bagi pendaftar program Magister dalam negeri dengan skor minimal kemampuan Bahasa Inggris TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61, PTE Academic 50 atau IELTSTM 6,0 seharusnya bukan menjadi syarat utama (wajib) yang dapat menggagalkan seseorang untuk bisa menjadi penerima Beasiswa LPDP. Namun cukup dijadikan sebagai ukuran kemampuan berbahasa asing calon penerima beasiswa yang telah memenuhi persyaratan lainnya, yang kemudian kepada penerima beasiswa LPDP tersebut diwajibkan untuk bisa memenuhi kemampuan Bahasa Inggris tersebut selama menjalani pendidikannya.

Sehingga syarat wajib Bahasa Inggris TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61, PTE Academic 50 atau IELTSTM 6,0 tidak menjadi penghalang setiap warga negara untuk mengembangkan kemampuannya, dan tetap dapat memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan Pendidikan bermutu, terutama terhadap program yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Apabila kita melihat aturan penggunaan Bahasa asing dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, penggunaan bahasa asing dapat digunakan untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik (Pasal 29 ayat (2)). Artinya bahwa penggunaan bahasa asing hanya sebagai faktor pendukung kemampuan peserta didik, bukan menjadi syarat wajib yang dapat mengakibatkan calon peserta didik menjadi tidak bisa mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu saat persyaratan akademik lainnya sudah terpenuhi.

Atas pertanyaan pertama, apakah syarat tersebut bisa digugat agar dihapuskan? Maka jawabannya adalah bisa saja digugat, karena setiap orang yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum.

Terhadap pertanyaan kedua, bagaimana dan apa yang perlu dilakukan jika ingin menggugatnya, maka perlu dilihat terlebih dahulu, ketentuan yang mengatur tentang syarat skor minimal kemampuan Bahasa Inggris dituangkan pada instrumen hukum apa?

Apabila dituangkan dalam bentuk peraturan (regeling) atau peraturan kebijakan (beleidsregel) maka dapat diuji ke Mahkamah Agung melalui upaya hak uji materiil (judicial review). Apabila dituangkan dalam bentuk keputusan (beschikking) maka dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Semoga bisa menjawab permasalahan saudara.

Terima kasih

VST and Partners Law Firm
Viktor Santoso Tandiasa
Managing Partners

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik baru di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email:
redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Simak juga 'Nadiem Berharap Penerima LPDP Kembali Ke Tanah Air Usai Studi':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)