.webp)
Larangan master of ceremony (MC) wanita memandu acara yang dihadiri Gubernur Bali, Wayan Koster, menjadi perbincangan publik usai seorang MC bernama Putu Dessy Fridayanthi curhat di media sosialnya. Hal ini mengundang perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.
Bintang mengkritik Pemprov Bali khususnya Koster. Ia meminta Koster tak memandang rendah perempuan.
"Lingkungan kerja yang aman dan nyaman sangat dibutuhkan perempuan, tanpa adanya kekhawatiran terhadap perlakuan diskriminasi, kekerasan maupun pelecehan. Semua pihak perlu bahu-membahu mencegah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pekerja," kata Bintang dalam siaran pers seperti dilansir dari situs Kementerian PPPA, Selasa (14/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan memandang rendah perempuan pekerja di dunia kerja, kesetaraan pun dapat tercipta jika tidak ada stigma negatif terhadap perempuan," tegas menteri asal Bali ini.
 Foto: Gubernur Bali Wayan Koster. (dok. Pemprov Bali) |
Bintang menegaskan merupakan tanggung jawab semua pihak, dari pemimpin hingga staf, untuk bersatu padu memberi ruang terciptanya kesetaraan gender di tempat kerja dan bebas dari semua bentuk diskriminasi. Hal itu dapat dimulai dari adanya komitmen dan kemudian diimplementasikan pada kebijakan, program, serta kegiatan sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi perempuan.Setelah mendapat laporan soal diskriminasi terhadap MC wanita pada beberapa acara yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali, Menteri Bintang mengaku langsung meminta penjelasan Pemprov Bali.
"Perlindungan pada perempuan pekerja merupakan salah satu komitmen negara yang diamanatkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan telah diadopsi sebagai hukum Nasional melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia berkewajiban melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan, sebagaimana tercantum di dalam konvensi tersebut," jelasnya.
Apa kata Pemprov Bali? simak di halaman berikutnya
Saksikan juga 'Pandangan Dian Sastro Soal Diskriminasi Gender di Tempat Kerja':
Pemprov Bali Buka Suara
Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati enggan mengomentari isu tersebut. Ia mengaku tidak begitu mengikuti perkembangan kabar terkait larangan MC wanita.
"Saya tidak mengikuti (isu) itu ya," kata Cok Ace kepada wartawan seusai rapat paripurna dengan DPRD Bali, Senin (13/9/2021).
Namun pria yang akrab disapa Cok Ace tersebut mengaku punya kebijakan berbeda. Dia mengaku tak punya masalah atas kehadiran MC wanita.
"Kalau (protokol) saya biasa (menggunakan MC wanita), sudah dari dulu, saya biasa, di BI seperti kemarin juga biasa," tambahnya.
Awal muka kasus MC wanita terkuat di halaman berikutnya
Awal Mula Kasus MC Wanita Terkuak
Polemik ini menjadi sorotan publik usai Putu Dessy Fridayanthi menceritakan keluhannya lewat Instagramnya. Unggahan Dessy ini sontak viral di media sosial.
"23 tahun pengalaman saya sebagai MC, baru kali ini saya diperlakukan layaknya tahanan atau maling yang tidak boleh muncul di panggung," tulisnya dalam unggahan itu seperti dikutip detikcom seizin Dessy, Minggu (12/9/2021).
"Alasannya apa? Karena acara dihadiri oleh Gubernur Bali. Protokol Gubernur mengatakan ini perintah @gubernur.bali @kostergubernurbali karena MC-nya cewek, jadi tidak boleh tampil cukup suara saja yang terdengar," imbuh Dessy dalam unggahannya itu.
Dalam acara tersebut, Dessy mengaku tidak diperbolehkan berdiri di belakang tamu undangan untuk membawakan acara. Ia diharuskan membawa acara dari ruangan khusus dan dijaga ketat oleh protokol Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
"Akhirnya acara dimulai, saya enggak dikasi tahu ngomong apa, ya udah saya inisiatif lepas sepatu saya naik kursi supaya saya bisa nengok ke luar sana. Karena jendela kan tertutup sama backdrop-backdrop tinggi itu. Kalau ndak naik kursi ndak kelihatan. Ya udah saya akhirnya ngintip dari ventilasi," jelas Dessy.
