MC Wanita Dilarang Muncul di Acara Koster, Menteri PPPA: Jangan Merendahkan!

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Selasa, 14 Sep 2021 11:57 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga
Jakarta -

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyoroti master of ceremony (MC) wanita yang viral dilarang tampil di panggung saat acara dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster. Bintang meminta Pemprov Bali tidak memandang rendah perempuan.

"Lingkungan kerja yang aman dan nyaman sangat dibutuhkan perempuan, tanpa adanya kekhawatiran terhadap perlakuan diskriminasi, kekerasan maupun pelecehan. Semua pihak perlu bahu-membahu mencegah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pekerja," kata Bintang dalam siaran pers seperti dilansir dari situs Kementerian PPPA, Selasa (14/9/2021).

"Jangan memandang rendah perempuan pekerja di dunia kerja, kesetaraan pun dapat tercipta jika tidak ada stigma negatif terhadap perempuan," tegas menteri asal Bali ini.

Setelah mendapat laporan soal diskriminasi terhadap MC wanita pada beberapa acara yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali, Menteri Bintang mengaku langsung meminta penjelasan Pemprov Bali.

"Saat itu juga saya langsung menugaskan staf khusus untuk melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Saya berharap masalahnya dapat segera diselesaikan agar tidak lagi meresahkan perempuan pekerja event," tuturnya.

Bintang menegaskan merupakan tanggung jawab semua pihak, dari pemimpin hingga staf, untuk bersatu padu memberi ruang terciptanya kesetaraan gender di tempat kerja dan bebas dari semua bentuk diskriminasi. Hal itu dapat dimulai dari adanya komitmen dan kemudian diimplementasikan pada kebijakan, program, serta kegiatan sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi perempuan.

Bintang lalu menyinggung komitmen Indonesia dalam perlindungan hak perempuan, khususnya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal itu sudah tertuang dalam konstitusi dan berbagai undang-undang.

"Perlindungan pada perempuan pekerja merupakan salah satu komitmen negara yang diamanatkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan telah diadopsi sebagai hukum Nasional melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia berkewajiban melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan, sebagaimana tercantum di dalam konvensi tersebut," jelasnya.

Upaya untuk memajukan perlindungan pada perempuan pekerja juga diamanahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berhubungan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Kita perlu memperhatikan dan membangun kesadaran bersama akan arti penting hak dan kewajiban pekerja. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada Pasal 5 dan 6 tentang larangan diskriminasi, serta Pasal 190 (1) yang berhubungan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang adanya sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap larangan diskriminasi oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Pandangan Dian Sastro Soal Diskriminasi Gender di Tempat Kerja':

[Gambas:Video 20detik]