DPD Dorong Sistem Bikameral untuk Kawal Pembangunan Daerah

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Selasa, 14 Sep 2021 21:34 WIB
Wakil Ketua MPR Mahyudin di Balikpapan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mendorong penguatan peran DPD RI. Dia menilai DPD memiliki porsi ideal apabila memiliki kewenangan yang cukup dalam memperjuangkan kepentingan daerah otonom, pemekaran, dan dana transfer daerah yang berkeadilan.

"Saya kira banyak kepala daerah tertangkap KPK karena lemahnya pengawasan terhadap otonomi daerah. Saya lebih setuju otonomi daerah diberikan kepada provinsi dulu, kemudian provinsi yang menilai mana kabupaten/kota yang mumpuni atau yang belum," ujar Mahyudin dalam keterangan tertulis, Selasa (14/9/2021).

Senator asal Kalimantan Timur itu mengatakan secara keseluruhan otonomi daerah tidak sepenuhnya buruk. Hanya saja perlu ada beberapa perbaikan. Untuk itu dia mendorong penguatan kamar kedua atau sistem bikameral yang ideal untuk mengawal pembangunan daerah.

"Kami di DPD RI setiap provinsi diwakili empat orang dengan kualitas yang mumpuni serta modal besar suara rakyat. Dengan sistem bikameral yang ideal kami yakin dapat mengawal pembangunan daerah," terangnya.

Ia menilai tepat apabila DPD RI berada di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Sayangnya lembaga ini belum maksimal sesuai harapan para pendiri.

"Untuk itu kami menginginkan adanya Amandemen Pasal 22D UUD 1945, di mana bisa menghilangkan kata 'dapat'. Jika itu saja terwujud maka sudah sangat luar biasa," tuturnya.

Ia yakin hal tersebut dapat menjadikan Indonesia negara yang memiliki sistem bikameral kuat, terutama terkait fungsi check and balances. "Kita mau ada sebuah sistem yang saling mengisi antara DPR RI dan DPD RI, sehingga akan menciptakan iklim demokrasi yang sehat," tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan kehadiran DPD RI dinilai masih jauh dari cita-cita pendirinya sebagai pengawal aspirasi dan kebutuhan daerah. Apalagi fungsi check and balances antar sesama lembaga perwakilan sampai saat ini belum bisa terwujud.

"Beberapa akademisi malah memberikan penilaian bahwa pelaksanaan tugas konstitusi DPD RI saat ini hanya berjalan pada sistem tata negara dengan iklim demokrasi prosedural," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan agar anggota DPD RI lebih banyak berkantor di daerah ketimbang di pusat. Dengan begitu bisa lebih banyak menampung aspirasi atau permasalahan di daerah.

"Kami siap membantu, kalau perlu anggota DPD RI kami siapkan ruangan di Kantor Gubernur. Jadi ketika saya selesai rapat paripurna dengan DPRD, maka bisa menyerahkan kepada DPD RI. Nanti DPD RI bisa bawa ke pusat," katanya.

Ia juga menilai jika hal itu dilakukan secara intens maka DPD RI akan lebih terkenal di masyarakat. Apalagi DPD RI masih bersih atau jauh dari korupsi sehingga menjadi harapan besar bagi masyarakat. "DPD RI sebenarnya masih bersih tentunya menjadi harapan rakyat. Ke depan bila turun bersama kami, bisa menjadi harapan para petani," paparnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni. Ia mengaku setuju bila anggota DPD RI lebih banyak di daerah. Namun dengan kewenangan yang seperti saat ini, DPD RI menurutnya hanya bisa menjembatani, tanpa bisa mengambil suatu tindakan. "Untuk itu kami menginginkan adanya perubahan dalam Pasal 22D UUD 1945," tukasnya.

(prf/ega)