Gubsu Minta Pemko Binjai Tak Tarik Pajak Jutaan ke Pedagang Bakso-Pecal

Ahmad Arfah Fansuri Lubis - detikNews
Senin, 13 Sep 2021 14:18 WIB
Gubsu Edy Rahmayadi (Ahmad-detikcom)
Gubsu Edy Rahmayadi (Ahmad/detikcom)
Medan -

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan bakal mengecek soal polemik pajak jutaan terhadap penjual bakso dan pecal di Binjai. Dia memerintahkan anak buahnya segera ke Binjai mengecek hal itu.

"Nanti dicek," kata Edy di rumah dinas Gubsu, Medan, Senin (13/9/2021).

Meski demikian, Edy menilai pajak yang dipungut kepada tukang bakso dan pecal di Binjai itu sebagai pajak distribusi. Menurutnya, pajak tersebut memang dikenakan kepada rumah makan hingga kedai kopi.

"Itu ada namanya pajak distribusi. Di rumah makan, kedai-kedai kopi, kan begitu itu," ucapnya.

Dia menyebut pajak jenis itu sebenarnya dipungut dari pembeli, bukan penjual. Pajak itu diambil dari harga yang dibayar pembeli.

"Itu dari harga si pembeli, bukan si pedagang. Misalkan kalau saya beli makan, nasi bungkus, harganya Rp 100 seandainya, pajaknya berapa? Katakanlah 1 persen, 1 persen dari Rp 100 berarti saya makan Rp 101," jelasnya.

Edy Rahmayadi mengingatkan Pemko Binjai tidak memungut pajak tinggi ke pedagang kecil. Dia menyebut rakyat sudah susah gara-gara Corona.

"Rakyat aja sudah susah karena COVID," paparnya.

Sebelumnya, tukang bakso di Binjai ditagih pajak Rp 6 juta per bulan. Tukang bakso di Binjai bernama Handoko tersebut mendapatkan tagihan pajak hingga Rp 6 juta untuk Juli 2021.

Hal ini awalnya diketahui dari unggahan surat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai yang viral. Pemilik tukang bakso membenarkan mendapatkan surat itu dan mengaku terkejut.