.webp)
Perbedaan pandangan dan pernyataan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berbuntut panjang. Keduanya kini disinggung memiliki persaingan politik.
Persaingan politik tersebut awalnya disampaikan oleh anggota DPRD Fraksi PDIP Johny Simanjuntak. Dia awalnya menduga ada komunikasi yang tidak berjalan antara Anies dan Riza Patria.
"Kalau saya melihat di sini adanya perbedaan pernyataan gubernur dan wagub itu komunikasi mereka yang tak jalan. Komunikasi itu kan bisa terbangun melalui rapat mereka, ini kan tidak bagus juga akibatnya kepada masyarakat, harusnya menurut saya itu harus diperbaiki, paling tidak gubernur dan wagub harus ada rapat evaluasi," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, persoalan penutupan Holywings karena melanggar PPKM level 3, kata Johny juga mungkin tidak dipahami oleh Anies. Sehingga, menurutnya akhirnya Anies menyampaikan hal yang melebihi persoalan tersebut.
"Kemudian ada kemungkinan Pak Anies tidak paham detail tentang kebijakan-kebijakan Pemprov di DKI Jakarta itu, kan perlu juga staf dihadirkan, Pak Anies itu menurut saya tidak begitu paham duduk masalahnya sehingga dia menyampaikan sudah melebihi dari persoalan yang memang dia tidak paham," ucapnya.
Tak berhenti sampai di situ, Johny juga menduga sebetulnya ada alasan lain di balik perbedaan di antara Anies dan Riza Patria yang kerap ditampilkan ke publik. Dia menduga memang keduanya memiliki persaingan politik.
"Tapi saya juga khawatir mungkin di antara mereka ada persaingan, karena Pak Wagub ini saya amati dia terus tampil ke mana-mana, bahkan saya khawatir dia sudah keluar dari tupoksi, yang saya amati seperti itu, ini kan etika juga bahwa ada apa-apa kan harus lapor juga ke gubernur," tutupnya.
Gerindra Tepis Anies Bersaing Politik dengan Riza Patria
Namun demikian, dugaan Johny tak sepenuhnya diterima oleh semua pihak. Salah satunya yang membantah tudingan persaingan politik itu adalah Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra, M Taufik.
Dia menyebut tidak ada sama sekali persaingan politik antara Anies dan Riza Patria.
"Dari mana ada urusan politik, nggak adalah," imbuhnya.
Taufik menyebut sebetulnya tak ada perbedaan terkait penjelasan Anies dan Riza soal penutupan Holywings. Menurutnya, masa PPKM sama dengan selama masa pandemi.
"Ya sama PPKM-pandemi. PPKM itu kan karena pandemi, nggak ada perbedaan itu," kata Taufik.
Taufik kembali menegaskan tidak ada kepentingan politik antara Anies dan Riza. Dia menilai keputusan pemberian sanksi karena adanya pelanggaran yang dilakukan Holywings.
"Nggak ada urusan politik. Ini kan karena melanggar. Penutupan kan karena dia melanggar kalau tidak melanggar kan tidak ditutup," kata Taufik.
Beda Pernyataan Anies-Riza Terkait Pembekuan Holywings
Beda pernyataan Anies dengan Riza kini jadi sorotan. Keduanya memang tampak tidak kompak bicara soal penutupan Holywings, Kemang, Jaksel.
Anies Baswedan kemudian berbicara soal pelanggaran yang dilakukan Holywings Kemang, Jaksel. Dia menyebut, Holywings Kemang mengkhianati upaya warga mencegah penularan Corona.
"Jadi Holywings dan semacamnya dia telah mengkhianati jutaan orang yang bekerja, setengah mati di rumah, terus kemudian tempat ini fasilitasi. Itu betul-betul merendahkan usaha semua orang," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (8/9/2021).
Anies pun tegas mengatakan Holywings dilarang beroperasi sampai pandemi selesai. DKI, kata Anies, tidak membiarkan para pelanggar prokes.
"Kita tidak akan membiarkan yang seperti ini untuk melenggang tanpa kena sanksi yang berat, nggak boleh beroperasi, titik. Sampai pandemi ini selesai. Karena telah menunjukkan tidak punya sikap tanggungjawab atas ini," tegasnya.
Pernyataan Anies lantas dikoreksi oleh Ahmad Riza Patria. Dia belakangan mengoreksi pernyataan Anies bahwa Holywings hanya dibekukan selama PPKM.
"Holywings ditutup sampai pandemi selesai, sementara begitu keputusannya. Maaf, bukan pandemi, (tapi) sampai PPKM selesai. Kalau pandemi bisa bertahun-tahun," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (9/9).
Riza menegaskan ini merupakan keputusan sementara yang ditetapkan oleh Pemprov DKI. Keputusan ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pelanggaran berulang yang dilakukan kafe tersebut.
"Di tulisan situ (segel Satpol PP) sudah jelas, (ditutup) selama PPKM," ujarnya.
