.webp)
PDIP DKI menilai terdapat persaingan politik antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, yang beda suara terkait sanksi pembekuan Holywings Kemang. Gerindra DKI membantah adanya urusan politik.
"Dari mana ada urusan politik, nggak adalah," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Mohamad Taufik kepada wartawan Sabtu (11/9/2021).
Taufik menilai tak ada perbedaan suara terkait Anies dan Riza. Menurutnya, masa PPKM sama dengan selama masa pandemi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya sama PPKM-pandemi. PPKM itu kan karena pandemi, nggak ada perbedaan itu," kata Taufik.
Taufik kembali menegaskan tidak ada kepentingan politik antara Anies dan Riza. Dia menilai keputusan pemberian sanksi karena adanya pelanggaran yang dilakukan Holywings.
"Nggak ada urusan politik. Ini kan karena melanggar. Penutupan kan karena dia melanggar kalau tidak melanggar kan tidak ditutup," kata Taufik.
PDIP Singgung Persaingan
PDIP menyebut perbedaan pernyataan Anies dan Riza karena komunikasi keduanya tak berjalan. Dia menilai seharusnya Anies dan Riza melakukan rapat evaluasi.
"Kalau saya melihat di sini adanya perbedaan pernyataan Gubernur dan Wagub itu komunikasi mereka yang tak jalan. Komunikasi itu kan bisa terbangun melalui rapat mereka. Ini kan tidak bagus juga akibatnya kepada masyarakat. Harusnya menurut saya, itu harus diperbaiki. Paling tidak, Gubernur dan Wagub harus ada rapat evaluasi," kata anggota DPRD DKI F-PDIP, Johny Simanjuntak, kepada wartawan, Jumat (10/9/2021) malam.
Johny juga menyebut adanya kemungkinan Anies tidak paham detail terkait duduk perkara Holywings, sehingga Anies tidak mengerti aturan di DKI.
"Kemudian ada kemungkinan Pak Anies tidak paham detail tentang kebijakan-kebijakan Pemprov di DKI Jakarta itu. Kan perlu juga staf dihadirkan. Pak Anies itu, menurut saya, tidak begitu paham duduk masalahnya, sehingga dia menyampaikan sudah melebihi dari persoalan yang memang dia tidak paham," ucapnya.
Lebih lanjut, Johny menyinggung adanya persaingan politik antara Anies dan Riza. Sebab, menurutnya, Riza lebih sering tampil memberikan keterangan dibanding Anies.
"Tapi saya juga khawatir mungkin di antara mereka ada persaingan, karena Pak Wagub ini saya amati dia terus tampil ke mana-mana, bahkan saya khawatir dia sudah keluar dari tupoksi. Yang saya amati seperti itu. Ini kan etika juga bahwa ada apa-apa kan harus lapor juga ke Gubernur," tutupnya.
Simak Video: Anies Siapkan Sistem Blacklist Bagi Pengunjung Tempat Pelanggar Prokes!
Beda Pernyataan Anies-Riza Terkait Pembekuan Holywings
Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria jadi sorotan. Anies dan Riza tidak kompak bicara soal penutupan Holywings, Kemang, Jaksel.
Gubernur Anies Baswedan kemudian berbicara soal pelanggaran yang dilakukan Holywings Kemang, Jaksel. Dia menyebut, Holywings Kemang mengkhianati upaya warga mencegah penularan Corona.
"Jadi Holywings dan semacamnya dia telah mengkhianati jutaan orang yang bekerja setengah mati di rumah, terus kemudian tempat ini fasilitasi. Itu betul-betul merendahkan usaha semua orang," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (8/9/2021).
Anies pun tegas mengatakan Holywings dilarang beroperasi sampai pandemi selesai. DKI, kata Anies, tidak membiarkan para pelanggar prokes.
"Kita tidak akan membiarkan yang seperti ini untuk melenggang tanpa kena sanksi yang berat, nggak boleh beroperasi, titik. Sampai pandemi ini selesai. Karena telah menunjukkan tidak punya sikap tanggungjawab atas ini," tegasnya.
Dikoreksi Wagub DKI
Wagub DKI Ahmad Riza Patria belakangan mengoreksi pernyataan Anies soal penutupan Holywings Kemang, sampai pandemi usai. Riza menyebut Holywings dibekukan selama PPKM.
"Holywings ditutup sampai pandemi selesai, sementara begitu keputusannya. Maaf, bukan pandemi, (tapi) sampai PPKM selesai. Kalau pandemi bisa bertahun-tahun," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (9/9/2021).
Riza menegaskan ini merupakan keputusan sementara yang ditetapkan oleh Pemprov DKI. Keputusan ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pelanggaran berulang yang dilakukan kafe tersebut.
"Di tulisan situ (segel Satpol PP) sudah jelas, (ditutup) selama PPKM," ujarnya.
