.webp)
Tarif Tidak Dipatok
Jembatan berbayar tersebut sebetulnya pernah diprotes oleh aliansi mahasiswa. Namun kondisi tetap tidak berubah, warga masih dikenai biaya.
Terkait dengan tarif yang dikenakan, berdasarkan beberapa informasi warga Desa Salujambu dan Desa Lawewe, bervariasi, dari Rp 200 ribu untuk roda dua, Rp 150 ribu untuk roda empat, ada juga yang tidak dikenai biaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Camat Lamasi H Suwarso saat dimintai konfirmasi membenarkan jembatan berbayar tersebut. Namun, menurutnya, tarif yang dikenakan tidak menentu, tergantung si pemilik.
"Iya memang ada dan itu dibangun secara pribadi. Kalau tarif tidak menentu. Jadi tarif itu tidak dipatok dan berubah-ubah tergantung yang punya, dan sampai saat ini belum ada laporan warga yang menolak keberadaan jembatan tersebut, karena memang membantu warga untuk saat ini, karena pemerintah belum membuat jembatan di situ, tapi sudah direncanakan," katanya.
Suwarso mengklaim pemerintah sudah merencanakan pembangunan jembatan. Tapi tidak dijelaskan kapan pembangunannya akan dimulai.
"Rencana pembangunan jembatan itu sudah ada, tidak jauh dari jembatan yang sekarang, anggarannya kemungkinan ke Luwu Utara, kita hanya sebagai penerima manfaat," terangnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sebelumnya mengaku sudah mengalokasikan anggaran pembangunan jembatan untuk akses warga Desa Salujambu dan Lawewe. Anggarannya sebesar Rp 14 miliar.
Pemprov Sulsel sebetulnya pernah memberikan keterangan terkait jembatan tersebut. Ketika itu jabatan Gubernur Sulsel masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), yakni Andi Sudirman Sulaiman. Andi menyebut pada 2021 mendatang akan ada pembangunan infrastruktur, salah satunya jembatan penghubung antar Luwu dengan Luwu Utara, yang ada di Desa Salujambu dan Lawewe.
"Ini juga kita sudah anggarkan. Anggarannya sekitar Rp 14 miliar dan tahun ini sudah berjalan," sebut Andi dalam sambutannya di peringatan HUT Kota Palopo, Senin (2/8/2021).
(zak/zak)
