.webp)
"Overkapasitas adalah masalah klasik, jangka panjangnya apa? Lebih 50 persen itu pembunuhan, teroris, lainnya narkotika. Permasalahan kita adalah pelanggaran tindak pidana narkotika yang mewakili lebih 50 persen overkapasitas di seluruh lapas di Indonesia. Maka penanganannya adalah penanganan narkotika," tuturnya, dalam jumpa pers, Rabu (8/9/2021).
Yasonna mengatakan sudah sejak lama mengajukan revisi Undang-Undang Narkotika. Menurunnya ada sejumlah persoalan di UU tersebut.
"Contoh pemakai ini kita kan harap pemakai supaya direhab, strateginya begitu, kalau semua dimasukkin di lapas nggak muat, diperkirakan lebih 4 juta pemakai narkoba, sekarang aja 250 ribu, isi lapas sudah mabuk kepayang, nggak mampu," ujarnya.
Dia juga mengatakan tidak mungkin untuk membangun lapas dalam kurun waktu yang cepat. Belum lagi biaya pembangunan lapas perlu anggaran besar.
"Bangun lapas bukan harga yang murah, tidak seperti membangun rumah, harus temboknya padat, selnya ini, satu lapas yang 1.000 (kapasitas), sekitar seratusan lebih," kata Yasonna.
Sebagai langkah antisipasi kelebihan kapasitas, Yasonna sudah mengambil langkah untuk menggeser redistribusi napi dari lapas pada ke lapas kurang padat. Namun, menurutnya, hal itu masih menyelesaikan masalah.
"Itu pun akhirnya padat. Ini kami sudah dimarah-marah Kapolres, Kapolda selama COVID kami menahan supaya yang ditahan, jangan dimasukkin ke kami, karena COVID, saya keluarkan kebijakan dulu asimilasi dan integrasi yang di rumah. Yang mengurangi cukup, tapi masih belum mengurangi kapasitas, dulu saya dikritik walau dapat penghargaan dari PBB tentang kebijakan itu," ucap Yasonna.
Yasonna juga sudah meminta agar tahanan yang belum inkrah tak dijebloskan ke penjara. Karena itu, dia menilai permasalahan kapasitas hal klasik.
"Kami bertahun-tahun overkapasitas, itu masalah klasik, hulu yang mesti diperbaiki. Itu strategi regulasi jangka panjang dan jangan pakai narkoba," kata Yasonna.
Simak video 'Menkumham Sambangi Lokasi Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang':
[Gambas:Video 20detik] (idn/fjp)
