Mural-mural Kritik Dihapus, Seniman Jalanan Belum Merdeka Berekspresi

Isfari Hikmat - detikNews
Minggu, 05 Sep 2021 12:41 WIB
Jakarta -

Sejumlah mural bernada kritik terhadap pemerintah dihapus oleh aparat pada bulan Agustus kemarin. Fenomena ini merebak muncul di Tangerang, lalu menjalar ke Bangil, Yogyakarta, Karawang dan juga Kota Bandung. Bahkan pekan lalu mulai muncul ibu kota Jakarta, tepatnya di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ketua RT01 RW07 Larangan Utara, Haji Sugino mengatakan ada warganya pada Jumat (20/8) pagi melaporkan terdapat mural di tembok rumahnya. Mural tersebut berwarna dominan biru dengan tulisan; Telemovement Geram: Hapus Korupsi, Bukan Muralnya. Mural ini sebagai reaksi terhadap tindakan penghapusan mural sebelumnya oleh aparat.

"Gambarannya acak-acakan gitu, kalau saya lihat malah pusing saya," ungkap Haji Sugino. Namun diakuinya mural tersebut terlihat bagus kalau dilihat dari jauh. Meski demikian, atas kesepakatan bersama pemilik rumah, mural tersebut dihapus dengan membuat pernyataan sebelumnya. Menurutnya pembuat mural itu juga masih warganya sendiri.

"Barangkali saya punya tanggung jawab terhadap tubuh saya untuk mendedahkan peristiwa apa saja yang terkoneksi dengan peristiwa yang universal," ujar Edi Bonetski. Menurutnya, aktivitas membuat mural itu kegiatan mengolahragakan tangannya, jiwanya, pikirannya. Sebagai tanggung jawab terhadap tubuh yang gelisah melihat reaksi aparat.

Presiden Jokowi telah memberikan sinyal agar Polri tidak reaktif berlebihan terhadap fenomena tersebut. Mural hanyalah ekspresi seni visual yang menggunakan media dinding atau tembok. Terdapat dua unsur di dalamnya yakni visual dan tulisan.

Tindakan respresif hanya akan membuat fenomena mural ini akan semakin meluas dan menarik mundur asas demokrasi. "Cara menyikapinya santai-santai saja, rileks, ayo loh dengan ilmu pengetahuan, budaya kritik itu ada dari zaman purba," kata Edi yang kerap menandai karyanya dengan huruf arab wau atau ba.

Menurut Edi, institusi Polri telah bersikap tepat dalam menyikapi fenomena mural bernada kritis belakangan ini. Meski masih ada di daerah yang aparatnya mencari-cari si pembuat mural karena dengan dalih menegakkan Perda K3, ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Pemkot Bandung telah mengubah Perda K3 menjadi Perda Tibum Tralinmas (Ketertiban Umum Ketentraman Perlindungan Masyarakat). Perubahan aturan ini untuk mengadaptasi beberapa peraturan yang tidak tersentuh Perda K3.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi mengatakan fenomena mural ini telah merebak di berbagai kota besar, seperti Yogyakarta, Surabaya, termasuk juga di Bandung. Menurutnya, sejumlah tembok menjadi sasaran aksi mural, terlebih khusus dinding di flyover. Pihaknya juga telah menghapus mural gambar mirip Presiden Jokowi di flyover Pasupati.

Anehnya, mural yang menjadi perhatian aparat adalah mural-mural yang bernada kritik terhadap pemerintah. Sedangkan mural-mural lain dibiarkan begitu saja. Dari penelusuran di Kota Bandung pekan lalu, masih terdapat banyak mural di Jalan Braga, Jalan Asia Afrika, dan juga Jalan Otista.

Belakangan, muncul mural bernada serupa sejumlah daerah khususnya di ibu kota Jakarta. Seniman mural di daerah lain juga merasa terpanggil untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap situasi di negara ini.

Mabes Polri pun mengingatkan bahwa mural juga berpotensi melanggar hukum pidana. "Sekali lagi ya pesan kami kepada masyarakat untuk tidak melakukan mural yang muatannya berpotensi untuk menjadi tindak pidana yang akan merugikan dirinya sendiri," ujar Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadhan.

(isf/fuf)