Pemerintah Genjot Kompetensi SDM di Papua dan Papua Barat

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Sabtu, 04 Sep 2021 12:36 WIB
Kemenaker RI Dr.Hj Ida Fauziyah Ms.i
Foto: Pool/Kemenaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan mendukung peningkatan kompetensi SDM di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan berbagai program untuk mengimplementasikan instruksi tersebut.

"Salah satu langkah yang sedang dan akan dilakukan adalah mentransformasikan Balai Latihan Kerja (BLK). Transformasi ini kami terapkan tidak hanya pada BLK UPTP Kemnaker seperti BLK Sorong, namun juga di BLK UPTD milik pemerintah daerah," kata Ida dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/9/2021).

Selain transformasi BLK, Ida menjelaskan pihaknya mendorong pembangunan BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat. Upaya ini dilakukan guna mendekatkan akses pelatihan vokasi untuk masyarakat yang jauh dari BLK/LPK yang telah ada.

Lebih lanjut Ida mengatakan saat ini pihaknya telah menugaskan Tim Kemnaker untuk berkoordinasi dengan stakeholders ketenagakerjaan di Papua dan Papua Barat.

"Setiap tahun kami memprioritaskan 25 BLK Komunitas dapat terbangun baik di Papua maupun Papua Barat," katanya.

Terkait hal ini, Staf Khusus Menaker, Caswiyono Rusydie menyampaikan pihaknya akan berdialog dan berkomunikasi secara intens dengan berbagai komunitas di Papua dan Papua Barat, termasuk komunitas adat dan agama. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan BLK Komunitas di kedua wilayah tersebut.

"Kemnaker akan berkolaborasi dengan komunitas agama dan adat di Papua dan Papua Barat, dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di kawasan Indonesia Timur," katanya.

Selain meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan vokasi, Kemnaker akan menyiapkan program pendukung lainnya. Salah satunya dengan bekerja sama dengan dunia usaha dan industri terkait penyerapan tenaga kerja.

"Seperti mengembangkan tenaga kerja mandiri, mengembangkan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, serta berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk penyerapan tenaga kerja," pungkasnya.

(prf/ega)