Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyerang partai oposisi yang dinilainya tak bersuara hingga fungsi wakil rakyat yang tidak berjalan. Apa sebenarnya tujuan serangan Fahri ke oposisi dan wakil rakyat itu?
Pakar politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai Fahri sedang mengompori partai oposisi agar lebih galak dalam merespons isu sensitif. Pernyataan Fahri dinilai menunjukkan kondisi partai di luar koalisi pemerintah yang kalah jumlah.
"Fahri ngomporin oposisi biar lebih galak dan makin agresif merespons isu sensitif. Memang harus diakui, selain kalah jumlah oposisi saat ini juga suaranya tak nyaring, hanya bunyi di dunia maya. Sebagai mantan oposan. Sepertinya Fahri greget dengan kondisi oposisi saat ini. Oposisi ini harus berwajah galak dan seram terhadap kekuasaan," kata Adi kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).
Namun, Adi menilai Fahri sepertinya tidak sadar dengan kondisi oposisi saat ini yang berbeda dengan zaman dirinya menjabat sebagai Pimpinan DPR. Menurut Adi, kondisi partai nonkoalisi pemerintah saat ini berbeda dengan DPR era 2014-2019.
"Tapi Fahri juga lupa oposisi saat ini tak punya posisi strategis seperti zaman Fahri jadi oposisi yang bisa kuasai mayoritas parlemen dan jadi pimpinan DPR yang bisa kendalikan banyak isu bahkan kebijakan. Oposisi sekarang lemah dari berbagai penjuru mata angin. Lemah politik, posisi di parlemen, termasuk lemah narasi. Oposisi kurang nendang, kurang galak dan terlampau sopan kritiknya macam kuliah di kelas," ucapnya.
Adi menilai era terkuat oposisi sebetulnya bukan ada pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menilai oposisi yang kuat sebenarnya berada pada periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Oposisi kuat itu zaman Jokowi periode pertama terutama tahun pertama dan kedua saat pendukung Prabowo kuasai parlemen. Banyak kebijakan politik Jokowi yang ditolak, tapi oposisi makin layu setelah jumlah satu persatu parpol pendukung Prabowo lompat pagar dukung Jokowi. Itu masa kuat oposisi. Zaman SBY wajah oposisi malah hanya modal asal tolak apapun kebijakan SBY dan hanya PDIP, yang lain tak terlihat," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
