Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pelaku yang menyebarkan nomor induk kependudukan (NIK) dan sertifikat vaksinasi Corona Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihukum. Kemendagri juga memberi saran agar NIK warga tak tersebar.
"Warga masyarakat jangan upload KTP-El, KK, di medsos, tiap aplikasi yang dibuat agar minimal menggunakan 2 faktor/unsur untuk otentikasi," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, saat dihubungi, Jumat (3/9/2021).
Zudan mengingatkan NIK berlaku seumur hidup. Dia mengatakan hal itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Untuk NIK sesuai UU Adminduk berlaku seumur hidup," katanya.
Zudan mengatakan Kemendagri tengah mengkaji cara melindungi NIK yang terlanjur tersebar ke publik. Dia berharap berharap pelaku penyebar data tersebut dihukum setimpal.
"Kami sedang melakukan kajiannya. Pelakunya harus dihukum setimpal agar ada unsur penjeraan," ucapnya.
Dia berharap setiap lembaga tidak mengumumkan NIK warga. Dia juga berharap ada verifikasi 2 faktor jika terkait dengan data kependudukan.
"Tiap lembaga jangan mengumumkan NIK penduduk, NIK pelanggan, nasabah, mahasiswa dan seterusnya," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan video 'Sebab Musabab Bocornya NIK-Sertifikat Vaksin Jokowi':
