KPK menetapkan Andririni Yaktiningsasi (AY) sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017. KPK mengatakan perkara ini diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,6 miliar.
"Akibat perbuatan tersangka, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 3,6 miliar," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/9/2021).
Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan Djoko Saputro sebagai tersangka selaku Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta II pada 2016. Saat itu Djoko memerintahkan untuk merelokasi anggaran dan revisi anggaran dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan Pengembangan SDM dan Strategi Korporat dari nilai awal Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar.
"Pengusulan perubahan tersebut diduga tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak mengikuti aturan yang berlaku," ucap Karyoto.
Setelah dilakukan revisi anggaran, Djoko Saputro memerintahkan pelaksanaan pengadaan kedua kegiatan ini dengan menunjuk AY sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut. Saat itu AY menggunakan dua bendera perusahaan untuk proyek tersebut.
"Untuk pelaksanaan pekerjaannya, AY diduga menggunakan bendera perusahaan PT BMEC (PT Bandung Management Economic Center) dan PT 2001 Pangripta, dengan adanya pemberian komitmen fee atas penggunaan bendera kedua perusahaan tersebut sebesar 15% dari nilai kontrak, sedangkan AY menerima fee 85% dari nilai kontrak," ujarnya.
