PD Anggap Tak Perlu Ada Amandemen, Contohkan SBY Tolak Presiden 3 Periode

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 02 Sep 2021 15:06 WIB
Sekretaris Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani (Dok. Pribadi).
Sekretaris Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani (Dok. Pribadi)
Jakarta -

Sekretaris Bapilu Partai Demokrat (PD), Kamhar Lakumani, mengatakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang digulirkan relawan Jokowi Mania (JoMan) bukan sebuah kebetulan. Dia menilai wacana itu telah diatur sedemikian rupa.

"Dalam politik, segala dinamika yang mewujud bukanlah suatu kebetulan semata, melainkan manifestasi dari tindakan bertujuan. Segala sesuatunya by design, tidak tiba-tiba. Termasuk wacana presiden tiga periode atau wacana penambahan masa jabatan presiden dan DPR. Apalagi wacana ini sudah berulang-ulang kali dipresentasikan oleh aktor-aktor yang sama yang terafiliasi dengan penguasa," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).

"Wacana ini kembali mengemuka pasca-pertemuan Ketua-ketua umum parpol koalisi dengan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu yang kini terus diamplifikasi kelompok relawan Jokowi," lanjutnya.

Kamhar menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden menguatkan adanya lobi-lobi untuk menambah masa jabatan presiden. Dia menyebut hal itu bertentangan dengan reformasi.

"Ini semakin menguatkan dugaan tukar guling kepentingan politik. Informasi yang beredar telah terjadi lobi-lobi dan kesepahaman untuk menambah masa jabatan Presiden dan Anggota DPR sampai 2027. Artinya ada penambahan masa jabatan selama 3 tahun, dari 5 tahun menjadi 8 tahun pada periode kedua. Jelas ini pengangkangan amanah reformasi dan inkonstitusional," ucapnya.

Kamhar mengatakan pembatasan masa jabatan merupakan amanah reformasi dan tidak perlu diganti. Menurutnya, jika masa jabatan diperpanjang, akan muncul kekuasaan absolut.

"Masa jabatan yang terlalu lama akan membawa pada kekuasaan absolut. Bahaya dari ini telah diingatkan Lord Acton 'power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely' bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak," ujarnya.

Kamhar menegaskan tidak ada kepentingan mendesak untuk melakukan amandemen UUD 1945. Dia menduga wacana pokok-pokok haluan negara atau PPHN hanya kamuflase meloloskan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Karenanya kami berpandangan tak ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD '45, apalagi patut diduga wacana PPHN hanya sekedar kamuflase karena penumpang utamanya adalah meng-gol-kan kepentingan perubahan batas masa jabatan presiden dan DPR. Lagi pula tak ada alasan objektif sebagai pertimbangan strategis yang menjadi capaian prestasi luar biasa pemerintah saat ini, baik itu di bidang ekonomi, politik maupun hukum sebagai dispensasi," ucapnya.