Siapa Nama Lain di Kasus Bansos Corona Diungkap Eks Anak Buah Juliari?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 02 Sep 2021 09:10 WIB

Pengakuan Adi soal Siapa yang Diungkap

Selepas persidangan Adi mengaku bersyukur dengan putusan itu. Mengenai siapa nama lain di kasus itu yang diungkap, Adi tidak menyebutkan secara gamblang.

"Sudah, semuanya sudah di persidangan kok, silakan jaksa untuk mengembangkan sendiri. Pokoknya sudah saya sampaikan semuanya, terima kasih," kata Adi.

Di sisi lain, Juliari Batubara sudah divonis lebih dulu, yaitu 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis ini lebih lama setahun dibandingkan tuntutan jaksa, yaitu 11 tahun penjara.

Dalam pertimbangan hukum terhadap Juliari, majelis hakim sempat membeberkan aliran uang dari skandal bansos Corona itu. Apa saja yang diketahui?

Vonis untuk Juliari dibacakan pada Senin, 23 Agustus 2021. Saat itu majelis hakim menyebut penyedia bansos Corona Kemensos yang ditunjuk Juliari Batubara hampir semua tidak memenuhi kualifikasi atau syarat standar perusahaan penyedia bansos. Hakim juga menyebut Juliari mengintervensi bawahannya agar menunjuk penyedia bansos yang telah dia tunjuk tanpa ada tahapan seleksi.

"Sebelumnya tidak ada dilakukan seleksi dengan penyedia pengadaan bansos oleh tim teknis akibatnya hampir semua penyedia yang ditunjuk dalam pengadaan bansos tidak memenuhi kualifikasi, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditunjuk menjadi penyedia dalam pengadaan bansos Corona," kata hakim anggota Joko Soebagyo dalam persidangan.

Adapun perusahaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana disebut hakim adalah:

A. PT Anomali Lumbung Artha yang mendapat 1.506.900 paket, lalu ada perushaaan yang terafiliasi, yakni PT Yunarta memperoleh 1.613.000 paket, PT Farmindo Meta Komunika yang memperoleh kuota 1.230.000 paket, PT Tara Optima Prima kuota 250 ribu paket, serta Dwi Mukti Grup.

"Dwi Mukti Group merupakan perusahaan milik Herman Hery yang diklaim saksi Ivo Wongkaren sebagai penyuplai sembako bagi PT Anomali Lumbung Artha," kata hakim.

Hakim menyebut PT Anomali Lumbung Artha tidak memenuhi kualifikasi karena perusahaan tersebut bergerak di bidang elektronik.

B. PT Pertani Persero dan PT Hamonangan Sude

Hakim mengatakan perusahaan tersebut adalah perusahaan titipan Juliari yang berasal dari anggota DPR F-PDIP M Ihsan Yunus dengan penanggung jawab Agustri Yogasmara alias Yogas.

"Perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan karena PT Pertani tidak punya kemampuan keuangan. Sedangkan PT Hamonangan Sude tidak punya pengalaman pekerjaan di bidang sejenis, melainkan hanya supplier PT Pertani," ungkap hakim.

C. PT Tiga Pilar Agro Utama merupakan perusahaan titipan Pepen Nazaruddin yang menjabat Dirjen Linjamsos tidak punya pengalaman di bidang sejenis.

D. PT Rajawali Parama Indonesia merupakan perusahaan milik Matheus Joko Santoso yang baru didirikan Agustus 2020 dengan tujuan untuk diikutsertakan dalam pengadaan bansos yang sama sekali tidak punya pengalaman dan tidak punya kemampuan keuangan.

E. Perusahaan penyedia lainnya hampir tidak ada yang memenuhi syarat sebagai penyedia dalam pengadaan bansos sembako.

Hakim juga menyatakan adanya keterkaitan anggota F-PDIP Herman Hery dan Ihsan Yunus dalam pengendalian kuota bansos. Hakim menyebut keduanya pernah mengintervensi KPA bansos Adi Wahyono dan PPK bansos Matheus Joko Santoso untuk menaikkan kuota bansos perusahaan yang terafiliasi dengan mereka.

"Dalam pengadaan bansos sembako di atas karena PT Anomali pada tahap 3 memperoleh kuota paling besar 550 ribu paket, maka saksi Adi Wahyono selaku KPA, menurunkan kuota pada perusahaan tersebut pada pengadaan tahap ke 5 menjadi 500 ribu paket dengan alasan agar bisa mengakomodir perusahaan penyedia lainnya yang akan partisipasi, tapi atas penurunan kuota saksi Ivo Wongkaren dan Herman Hery sampaikan keberatan agar kuota tidak dikurangi, atas keberatan tersebut pada tahap 6 saksi Adi Whayono kembali naikan kuota PT Anomali menjadi 550 paket," ungkap hakim.

"Demikian pula untuk paket PT Hamonangan Sude saksi Matheus Joko Santoso selaku PPK menurunkan kuota menjadi 100 ribu paket, setelah memperoleh informasi atas pengurangan kuota, Harry Van Sidabukke melaporkan pengurangan kuota kepada Agustri Yogasmara yqng merupakan kepanjangan tangan Ihsan Yunus dengan minta kuota Hamonangan Sude tidak dikurangi, atas laporan tersebut kuota Hamonangan Sude tidak dikurangi, dan menjadi 135 ribu paket," lanjut hakim.

Selain itu, hakim menyebut Yogas dalam mengatur kuota telah mendapatkan fee. Total fee yang diterima Yogas adalah Rp 7,2 miliar.

"Sekalipun terdakwa meminta kepada Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso untuk tidak meminta fee kepada perusahaan penyedia titipannya, tapi commitment fee tetap diminta saksi Agustri Yogaasmara yang merupakan kepanjangan tangan Ihsan Yunus kepada Harry Van Sidabukke yang merupakan perwakilan PT Pertani Persero dan PT Hamonangan Sude 9.000 per paket yang diserahkan bertahap dengan total Rp 7.247.844.000," jelasnya.