Siapa Nama Lain di Kasus Bansos Corona Diungkap Eks Anak Buah Juliari?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 02 Sep 2021 09:10 WIB
Jakarta -

Dua mantan anak buah Juliari Batubara di Kementerian Sosial (Kemensos) menerima status justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Keduanya dianggap membantu KPK dalam mengungkap pusaran skandal suap di balik pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi virus corona (COVID-19).

Mereka adalah Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, yang masing-masing sebelumnya menjabat Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Lantas, apa yang membuat keduanya mendapatkan status justice collaborator (selanjutnya disebut JC)?

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dijelaskan mengenai JC dan Pelapor Tindak Pidana atau whistleblower. SEMA itu turut mengatur mengenai pedoman-pedoman mengenai JC dan whistleblower.

Berikut pedoman untuk JC dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011:

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut:
a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
b. Jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

Merujuk pada pedoman dari SEMA itu, kini mari lihat pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta saat menjatuhkan vonis pada Adi dan Joko pada Rabu, 1 September 2021:

Adi Wahyono

Adi divonis 7 tahun penjara dengan denda Rp 350 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis tersebut sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa KPK.

Adi terbukti memungut fee bansos dari beberapa vendor senilai Rp 10 ribu per paket. Perintah pengumpulan fee itu disebut berasal dari arahan Juliari Batubara selaku Mensos saat itu.

Sementara itu, mengenai JC, Adi dinilai telah konsisten mengakui perbuatannya serta mengembalikan uang fee bansos. Majelis hakim mengatakan Adi telah memenuhi syarat sebagai justice collaborator sehingga permohonan tersebut diterima.

"Terdakwa dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan sudah secara konsisten mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa telah memberikan keterangan saksi-saksi dalam perkara lain, terdakwa telah mengembalikan uang fee bansos sembako sejumlah Rp 280.400.000 dalam rekening penampungan KPK," ujar hakim anggota Yusuf Pranowo dalam persidangan.

"Maka, berdasarkan itu, penuntut umum berkesimpulan memberikan status justice collaborator dapat diberikan kepada terdakwa, karena telah memenuhi kriteria sebagai mana yang dimaksud. Maka alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan justice collaborator yang diajukan oleh terdakwa dapat diterima sehingga majelis hakim berpendapat untuk menyetujui permohonan terdakwa sebagai justice collaborator dalam perkara a quo," sambungnya.

Matheus Joko Santoso

Sementara itu, Joko divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 450 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis yang diberikan hakim ini diketahui lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain pidana badan, Joko juga diperintahkan majelis hakim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1,56 miliar. Denda ini harus dibayarkan paling lama 1 bulan setelah putusan memperoleh hukum tetap.

Sementara itu mengenai JC, Joko juga menerimanya seperti Adi. Joko dinilai telah konsisten mengakui kesalahannya dan telah mengembalikan uang fee yang diambil.

"Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa maupun tim penasihat hukum terdakwa menjadi justice collaborator dalam perkara a quo, serta melihat alasan-alasan yang disampaikan baik dari tim penasihat hukum atau tanggapan penuntut umum, maka alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan justice collaborator yang diajukan oleh terdakwa dapat diterima sehingga majelis hakim berpendapat untuk menyetujui permohonan terdakwa sebagai justice collaborator dalam perkara a quo," ujar hakim anggota Joko Subagyo dalam persidangan.

"Terdakwa dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan sudah secara konsisten mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa telah memberikan keterangan saksi-saksi dalam perkara lain, terdakwa telah mengembalikan uang fee bansos sembako. Maka berdasarkan itu penuntut umum berkesimpulan memberikan status JC dapat diberikan kepada terdakwa, karena telah memenuhi kriteria sebagai mana yang dimaksud," sambungnya.