Reshuffle Kabinet Dinilai Harusnya Bukan Sekadar Akomodasi PAN

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 01 Sep 2021 19:01 WIB
Poster
Ilustrasi reshuffle kabinet (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak berhenti hanya dalam proses konsolidasi. Lebih dari itu, muncul wacana reshuffle kabinet yang dinilai seharusnya berdampak cukup besar.

"Soal reshuffle jadi atau tidak emang itu wewenang Presiden, tapi kalau memang mau ada imbal balik dengan bergabungnya PAN di koalisi yang tentu saja pemerintah bisa bebas menjalankan agenda-agenda di DPR/MPR, maka sangat mungkin reshuffle itu akan dilakukan," kata pakar ilmu politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio atau Hensat, Rabu (1/9/2021).

Hensat menilai reshuffle kabinet pembantu Jokowi bukan sekadar karena masuknya PAN ke koalisi. Namun sepatutnya reshuffle yang memberikan dampak pada pemerintahan Jokowi hingga masa akhir jabatan.

"Tapi seharusnya bukan hanya reshuffle untuk memberikan kursi kepada PAN, tapi juga harus ada perbaikan-perbaikan signifikan yang dilakukan pemerintahan Jokowi jelang berakhirnya pemerintahan dia berakhir di 2024 nanti," ujar Hensat.

Maksud Hensat memberikan dampak cukup besar adalah adanya perbaikan-perbaikan di tim ekonomi kabinet, kemudian di tim hukum, juga perbaikan-perbaikan yang ada kaitannya dengan kesejahteraan sosial.

"Nah yang di ekonomi yang paling adalah peningkatan UMKM, kemudian penguatan ekonomi, walaupun sempat tumbuh 7%, tapi kan ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan, termasuk juga bagaimana utang ini diselesaikan atau diberikan jalan keluar sebelum Pak Jokowi selesai masa jabatannya berakhir," ucap Hensat.

"Kemudian hukum juga menjadi perhatian penting, baik itu di sektor kejaksaan ataupun kumham ya yang sangat mungkin perlu penguatan," sambungnya.

Munculnya Peraturan Presiden atau Perpes yang mengatur bahwa menteri tidak boleh mengeluarkan peraturan sendiri, menurut Hensat membuka tabir bahwa memang di kabinet Jokowi ada kekurangan soal komunikasi dan koordinasi.

"Maka sangat wajar kalau kemudian reshuffle kabinet akan dilakukan. Tapi saran saya sih jangan sampai kemudian reshuffle dilakukan lebih dari Oktober, karena akan menjadi tidak efektif nantinya," imbuhnya.

Lihat juga video 'Ketum PAN Tepis Bahas Koalisi-Reshuffle Kabinet saat Ketemu Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/knv)